KAJS Terus Mengawal untuk Pelaksanaan Jaminan Sosial
September 18, 2014
Sistem Koordinasi atas Lembaga Pemerintah tentang Perlindungan Buruh Migran
September 18, 2014

Berpikir Solutif atas Praktek Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah acuan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat tepat, adil, dan murah.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini diatur keberadaan berbagai kelembagaan penyelesaian perselisihan bubungan industrial, yang salah satunya adalah pengadilan khusus hubungan Industrial yang berada pada peradilan umum yang harusnya berdasarkan amanat undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.

Sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menggantikan sistem penyelesaian hubungan industrial yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1957 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Sayangnya dimana seharusnya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 mulai berlaku 14 Januari 2005, dengan alasan belum ada kesiapan dari institusi yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 ditangguhkan dan baru akan berlaku pada tanggal 14 Januari 2006. Penangguhan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Enam tahun lebih sudah Pengadilan Hubungan industrial secara sah ada dan berlaku di Indonesia sebagai acuan utama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam perjalanannya dirasakan pro dan kontra baik dari pihak Buruh/Pekerja maupun Pengusaha. Semangat utama PHI yaitu mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah dirasa tidak terealisasikan dalam prakteknya. Berangkat dari pemikiran dan gagasan tersebut TURC bersama hakim-hakim ad hoc PHI unsur buruh di seluruh Indonesia dan serikat buruh/ serikat pekerja (SP/SB) berencana untuk membuat sebuah buku yang bertujuan untuk menginventaris, menganalisa dan mencari solusi dari kekurangan praktek PHI.

Setelah menjalani proses yang panjang yaitu sekitar dua tahun akhirnya buku tersebut selesai dengan judul “Catatan Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial”. Pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 bertempat di Hotel Ibis Kemayoran TURC bersama Tim Penulis mengadakan acara Seminar dan Peluncuran Buku “Catatan Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial”. Para peserta yang hadir terdiri dari beragam latar belakang, yaitu SP/SB, NGO, wartawan dan dihadiri pula sebagai responden dari perwakilan Kemenakertrans dan Hakim Mahkamah Agung.

Beberapa pokok perubahan PHI dalam buku “Catatan Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial” antara lain:

  1. PHI Menggunakan Mekanisme Satu Atap dalam Penyelesaian Perkara

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan bertumpu pada penyelesaian secara bipartit di samping tetap dibuka penyelesaian secara mediasi , konsiliasi dan arbitrase apabila tidak dapat diselesaikan secara bipartit, namun demikian sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dirubah sistemnya yang semula penyelesaian secara mediasi, konsiliasi dan arbitrase terpisah dari pengadilan hubungan industrial menjadi bagian satu kesatuan (satu atap) dengan pengadilan hubungan industrial, sedangkan peran instansi ketenagakerjaan difokuskan pada peran pengawasan perburuhan.

  1. Perluasan Kewenangan PHI

Undang Undang No.2 Tahun 2004 telah membatasi jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangannya hanya 4 (empat) yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, sementara yang terjadi dalam praktek tidaklah hanya 4 (empat) perselisihan tersebut, oleh karenanya kewenangan pengadilan perselisihan hubungan industrial akan mencakup seluruh perselihan yang berkenaan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan.

  1. PHI Menggunakan Sistem Pembuktian Terbalik (reversal of the burden of proof sistem)

Fakta lapangan dunia perburuhan terdapat hubungan yang tidak seimbang (kuat dan lemah) maka untuk hal-hal tertentu mencoba untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik (reversal of the burden of proof sistem) hal ini sebagai perwujudan dari diperolehnya keadilan sosial bagi yang lemah serta guna melindungi pihak yang lemah terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari yang kuat

  1. PHI Menggunakan Instrument ‘Sandra Badan’ dalam Eksekusi

Dalam praktek dilapangan sangat sulit bagi pekerja/buruh melakukan eksekusi atas putusan sela maupun putusan akhir Pengadilan Hubungan Industrial karena hukum acara yang digunakan untuk melakukan eksekusi masih mengguanakan hukum acara perdata yang ternyata tidak sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai azas peradilan, karenanya dalam Undang Undang ini akan menggunakan hukum acara sendiri di antaranya dengan menggunakan instrument ‘sandra badan’ sebagaimana telah dilakukan dalam perkara niaga dan pajak.

Kiranya ide atau konsep merubah sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 dan membuat sistem tersendiri yang khusus dan terpisah yaitu Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial dapat menjadi alternatif solusif dari penyelesaian perselisihan perburuhan secara ideal dan konkret dengan semangat perlindungan pada pekerja/buruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X