Potret Kecelakaan Kerja Pekerja Konstruksi

Beberapa waktu belakangan ini, kasus kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja konstruksi pada proyek-proyek pembangunan di DKI Jakarta, santer di beritakan oleh media. Pada beberapa hari lalu, proyek Double Double Track (DDT) Jalan Matraman Raya memakan korban jiwa 4 orang pekerja dan pekerja lainnya luka-luka akibat rubuhnya salah satu crane pengangkut beton. Lalu di bulan Januari 2018, proyek pembangunan Light Rapid Transit (LRT) jalur Pulogadung juga menimpa 5 orang pekerjanya yang luka-luka ringan maupun berat.

Di tengah-tengah semangat pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, potret kecelakaan kerja para pekerja di dalamnya tidak bisa disepelekan. Tak bisa di pungkiri sektor konstruksi menjadi bagian penting dalam pembangunan suatu Negara. Konstruksi merupakan satu sektor utama perekonomian Indonesia yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Tercatat berdasarkan riset tim Ekonom Bank Mandiri, pekerja konstruksi pada sepanjang tahun 2017 sekitar 7,2 juta orang. Namun di satu sisi, konstruksi juga dianggap salah satu sektor yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja.

Data yang dihimpun dari BPJS Ketenagakerjaan pada sepanjang tahun 2016 dan Semester I (Januari-Juni) Tahun 2017, tercatat ada sebanyak 2,728 jumlah kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di Jasa Konstruksi (Jakon). Adapun klaim yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk para korban kecelakaan kerja di tahun 2016 sebesar 41,202,399,050.00 dan pada Januari-Juni 2017 sebesar 21,031,149,850.00.

Untuk tipe kecelakaan kerja, Wiradikusumah (2007) menyebutkan ada dua jenis pekerjaan di sektor  konstruksi yang berbahaya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan di ketinggian dan pekerjaan galian. Jenis kecelakaannya berupa jatuh dari ketinggian dan untuk pekerjaan galian berupa tertimbun tanah dan terhirup gas beracun. Penelitian risiko kecelakaan kerja di proyek pembangunan apartemen yang dilakukan oleh Wicaksono and Singgih (2011) memperlihatkan risiko terbesar adalah material terjatuh dari material yang diangkat, tersengat listrik, tertimpa peralatan, dan jatuh dari ketinggian.

 

Setiap kali mendengar kasus kecelakaan kerja, kata ‘lalai’ menjadi opini utama yang menohok para pekerja. Kenyataannya, kecelakaan kerja tidak semata-mata menjadi kelalaian para pekerja itu sendiri. Aspek-aspek manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) harus menjadi perhatian utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Untuk itu, pihak manajemen proyek diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru perihal kondisi-kondisi dan bahaya apa saja yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, memastikan semua pengamanan dan alat-alat perlindungan harus selalu tersedia dengan baik, menjelaskan cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya, serta memfasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) yang memiliki standarisasi nasional bagi setiap tenaga kerja yang bersangkutan, seperti halnya : Safety Helmet, Safety Belt, Sepatu Safety, Sarung Tangan, Masker (Respirator), Alat Pelindung Mata dan sebagainya, khususnya bagi para pekerja konstruksi.[1]

Penerapan aspek-aspek K3 harus menjadi perhatian penting bagi setiap perusahaan, karena kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada pekerja itu sendiri, namun juga dapat berakibat pada kerugian material perusahaan.

Lemahnya Sanksi K3

Di Indonesia sendiri, sudah memiliki regulasi terkait Keselamatan dan Kecelakaan Kerja (K3) yang diatur dalam regulasi UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, dan UU No.13 tentang Ketenagakerjaan yang juga membahas tentang K3 didalamnya. Namun implementasi dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya maksimal, karena walaupun sudah puluhan tahun diterapkan, regulasi tersebut tidak diperbaharui sesuai dengan perkembangan saat ini.

Tertuang dalam UU No. I Tahun 1970 pasal 15 tentang Keselamatan Kerja, bahwa sanksi bagi setiap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan manajemen K3 yang baik, hanya dikenakan denda setinggi-tinggi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau kurungan penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sanksi K3 di jaman sekarang. Denda tersebut sangat tidak berbanding dengan resiko kecelakaan kerja dan nyawa para pekerja.

Maraknya  insiden-insiden kecelakaan kerja  yang kerap terjadi belakangan ini merupakan alarm keras bahwa resiko kecelakaan kerja bukanlah hal yang sepele. K3 sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama. Pemerintah harus meningkatkan kebijakan K3 yang lebih baik lagi dengan terus memperbaharui kebijakan-kebijakan yang ada, perusahaan juga sepatutnya bertanggung jawab akan manajemen K3 yang baik, dan bagi para pekerja harus lebih meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya hak perlindungan K3 melalui peran serikat pekerja, karena K3 merupakan hak dasar setiap pekerja.

Daftar Pustaka :

  1. Wirahadikusumah, R. D. (2007). Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia. Retrieved 22 June, 2016, http://beta.lecture.ub.ac.id/files/2014/01/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdf
  2. Wicaksono, I. K., & Singgih, M. L. (2011). Manajemen Risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Puncak Permai Surabaya.
  3. Kompas.com, Sektor Konstruksi Penyumbang Ketiga Pertumbuhan Ekonomi Nasional http://properti.kompas.com/read/2017/02/10/220000321/sektor.konstruksi.penyumbang.ketiga.pertumbuhan.ekonomi.nasional, Diakses pada 8 Februari 2018

[1] Hal ini dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 dalam Bab Pembinaan (untuk tenaga kerja baru)

Tulisan dan Infografis by : EVN