• Discussion paper TURC ini bermaksud untuk mengangkat wacana pemberlakuan sistem kerja outsourcing dalam perspektif gerakan serikat buruh. Tulisan ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah keberlakuan sistem kerja outsourcing dan bagaimana ia berdampak terhadap gerakan serikat buruh di Indonesia. Refleksi serikat buruh Indonesia dalam menghadapi dampak negatif sistem kerja outsourcing terhadap kekuatan dan posisi tawar serikat buruh, terutama yang berkaitan dengan merosotnya jumlah keanggotaan serikat buruh akibat berubahnya status kerja menjadi buruh outsourcing, juga menjadi titik perhatian utama discussion paper ini.

    Tulisan ini memang tidak bermaksud menyediakan solusi konkret dalam menghadapĂ­ dampak negatif pemberlakuan sistem kerja outsourcing. Melalui tulisan ini kami justru berharap serikat buruh Indonesia terus diingatkan untuk secara konsisten melakukan perlawanan terhadap derasnya implementasi flexible labour market yang menggelontor gerakan serikat buruh Indonesia. Diakui memang tidak ada panacea, formula ‘cespleng’, menghadapi situasi ini. Namun, tidak juga perlu berputus asa karena eksperimen dan praktek perlawanan yang dilakukan beberapa serikat buruh di tingkat lokal ternyata terbukti mampu menolak, atau setidaknya menanggulangi, dampak negatif dari sistem kerja outsourcing. Pada bagian akhir tulisan ini, penulis mencoba menstimulan para aktivis serikat buruh untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mensinergikan Iangkah perlawanan secara bersama.

  • Discussion Paper ini merupakan analisis dari perspektif serikat buruh terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan berlaku efektif tepat setahun kemudian. Fokus utama yang dipilih adalah pada apa saja hal baru dan berubah dalam UU ini dibandingkan dengan dua UU utama yang dihapusnya (UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta).

    Analisis terhadap ketentuan dalam UU menunjukkan bahwa UU tersebut dibentuk berdasarkan pada beberapa asumsi yang keliru karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan secara langsung akan memberi dampak buruk kepada buruh dan serikat buruh. UU ini secara langsung mengancam eksistensi dan keterlibatan serikat buruh dalam proses penyelesaian perburuhan. Untuk itu ada beberapa kemungkinan respon yang bisa dilakukan oleh serikat buruh, mulai dari strategi non-kooperatif maupun kooperatif, meski dengan tetap kritis. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan semua pilihan strategi tersebut mungkin saja berhasil, tetapi itu amat tergantung pada konteksnya. Tantangan terbesar serikat buruh Indonesia kini adalah menemukan konteks tersebut, dan bertindak secara tepat sesuai dengan kemampuannya.

  • Wacana tentang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2/2004 masih tetap hangat dibicarakan oleh para relasi perburuhan dan pemerhatinya, oleh karena itu kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan Negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan.

  • Buku ini adalah buku teks hukum perburuhan. Buku ini ditujukan khususnya bagi para mahasiswa hukum dan mereka yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum perburuhan. Oleh karenanya buku ini mengandaikan bahwa mereka yang berminat untuk membacanya telah memahami dasar-dasar ilmu hukum, termasuk pengetahuan tentang aturan positif hukum perburuhan dan beberapa peraturan perundang-undangan teknis di bidang perburuhan. Pengandaian tersebut diperlukan berangkat dari sudut pandang yang ingin ditawarkan dalam buku ini. Buku ini mengajak pembaca melihat lebih jauh bagaimana aturan-aturan hukum perburuhan tersebut berinteraksi di dalam dinamika masyarakat.

  • Suatu kenyataan bahwa pada beberapa tahun belakangan ini banyak tempat pendidikan yang memasukan sejarah pergerakan buruh sebagai salah satu kurikulum, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga pendidikan bagi orang dewasa yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh, tidak sedikit menaruh perhatian terhadap soal tersebut.

    Buku ini ditulis guna untuk memenuhi kebutuhan itu, bagi dosen maupun siswa, Iebih-Iebih mengingat masih sangat sedikitnya buku-buku tentang pergerakan buruh di negara kita dewasa ini. Dan bukan maksudnya bahwa buku ini tertujukan untuk menolong pekerjaannya tetapi sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat baginya.

  • Buku yang diterbitkan pertama kali oleh TURC pada tahun 2008 ini berisi analisa dan penjelasan tentang perbandingan sistem jaminan sosial di Australia dan Indonesia, yang ditulis oleh Michael Raper. Dalam pengantarnya, Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif TURC saat itu, buku ini diharapkan dapat menggugah buruh dan serikat buruh untuk memulai berfikir dan bertindak untuk terlibat secara aktif dalam wacana kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).