Advokasi

  Inilah Euforia Pra-Event Festival Pekerja Rumahan di Jakarta   Pagi hari tepat pada tanggal 7 November 2018, sekelompok ibu-ibu yang tergabung Perempuan Pekerja Rumahan (PPRJ) berkumpul di bawah tenda merah yang berdiri tegak di tengah-tengah halaman RPTRA Muara Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Masing-masing dari mereka tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. Ada yang menata bangku, menata

  MOGOK KERJA DINYATAKAN SAH dan ANJURAN DISNAKER MEREKOMENDASIKAN BEKERJA KEMBALI: Freeport Indonesia Harus Menghormati Hukum Indonesia   Kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerjanya yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kini memasuki babak baru. Baru-baru ini, beberapa keputusan penting dan berpihak kepada pekerja lahir selama bulan September

Koalisi Buruh Sawit Beraudiensi dengan Komisi IX DPR RI     Jakarta – Pada hari Senin, 15 Oktober 2018, Koalisi Buruh Sawit (KBS) berkesempatan untuk melakukan temu wicara dengan Komisi IX DPR RI. Pertemuan diadakan di Gedung Nusantara I, ruang rapat komisi IX DPR. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Saleh P Daulay dan diikuti oleh sejumlah

Sekolah Riset dan Komunikasi Untuk Buruh Perempuan Garmen di Sukabumi Trade Union Rights Centre (TURC)  dan Care Indonesia bekerjasama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada di Kabupaten Sukabumi mengadakan pendidikan non-formal yakni Sekolah Riset dan Komunikasi untuk buruh perempuan yang bekerja di perusahaan atau industri garment  di wilayah Kabupaten Sukabumi. Serikat pekerja/serikat buruh yang terlibat

Konsinyering I : Penyusunan Draft Permenaker Perlindungan Pekerja Rumahan   Pada tanggal 17 Juli 2018, TURC mengadakan Konsinyering pertama untuk menyusun draft Permenaker Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Ashley – Jakarta ini, bertujuan untuk membahas kerangka naskah akademis,serta memahami kepentingan dan kedudukan para pemangku kepentingan dalam pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang

Labour Ad-Hoc Judges Training (LJT) 2018 : “Merefleksikan Kembali Filsafat hukum bagi Keadilan Buruh”       Jakarta – Dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Hakim Ad-Hoc PHI unsur buruh memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak khususnya buruh, sebagai ‘konstituen’ yang diwakilinya. Mengingat posisi buruh secara sosiologis dan modalitas

Berita Buruh Mingguan  3-7 September 2018   Ribuan Pekerja Rumahan Sukabumi Perlu Diperhatikan                 Di Sukabumi banyak terdapat industri garmen dan sepatu. Dalam praktiknya banyak perusahaan yang mempekerjakan warga di rumahnya masing-masing. Menurut Andriko Otang, selaku direktur Trade Union Rights Centre (TURC) sebagai organisasi yang mendampingi pekerja rumahan,

    Anda mahasiswa S1 dan diploma? Perduli dengan isu pekerja? Saatnya tunjukkan bakatmu! Yuk dengarkan Ruang Publik KBR Serial “Lindungi Pekerja Rumahan” dan ikuti lomba menulisnya. Edisi pertama dengan tema ” Siapa Pekerja Rumahan dan Mengapa Kita harus Peduli?” kami hadirkan Rabu, 5 September 2018 LIVE dari Malang, Jawa Timur. Obrolan ini bisa Anda

Pernah dengar istilah #pekerjarumahan? Mereka bekerja dlm kondisi rentan dan belum diakui dalam UU Ketenagakerjaan. Simak bincang-bincang Ruang Publik KBR, besok Rabu, 5 September 2018 LIVE dari Malang, Jawa Timur.  Obrolan ini bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di Power FM 89,2 , streaming kbr.id atau via

Rubrik: OPINI  “Memperjuangkan Hak-hak Buruh Sawit Perempuan ” Oleh: Harwanto  (Staf Lokal TURC-Kalimantan Selatan)                           Pesatnya pertumbuhan industri sawit dalam dua dekade terakhir telah menimbulkan fenomena arus urbanisasi penduduk menjadi buruh sawit dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Pembukaan lahan perkebunan kelapa

Berita Buruh Mingguan 27 – 31 Agustus 2018   Toilet Untuk Buruh Garmen di Sukabumi Rawan Pelecehan Seksual               Sungguh mencengangkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Trade Union Rights Centre (TURC) menunjukan fasilitas toilet yang diperuntukan bagi para buruh perempuan di beberapa lingkungan pabrik garmen yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, kondisinya sangat memprihatinkan karena rawan terjadi

Surat Terbuka dan Petisi Bersama Untuk Presiden Joko Widodo Tentang Nasib Para Pekerja PT. Freeport Indonesia Sejak 31 Juli, ratusan buruh dari PT Freeport Indonesia tiba di Jakarta, menempuh perjalanan via kapal laut melewati Sorong-Makassar-Surabaya dari Timika dan Jayapura Papua. Kedatangan mereka ke Jakarta, tak lain untuk menuntut haknya atas perlakuan PT Freeport Indonesia yang

Pekerja Rumahan Rotan : Dilema Mengurus Anak dan Resiko Kecelakaan Kerja      Siang hari, di sebuah perkampungan di wilayah kabupaten Cirebon, beberapa orang pekerja rumahan sedang sibuk menganyam rotan menjadi alat-alat perabotan seperti kursi dan meja. Cirebon memang dikenal sebagai kota industri penghasil rotan, baik dari pasar lokal maupun internasional. Namun karena rantai pasok

Labour Discussion : Review Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia   Pada hari Jumat, 23 Agustus 2018, TURC mengadakan diskusi terkait “Review Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan” di kantor TURC, Benhil – Jakarta Pusat. Dikusi ini menghadirkan beberapa pembicara, yakni; Prof. Payaman Simanjuntak, dan tim peneliti Litbang TURC. Sedianya ada dua pembicara lain dari perwakilan Apindo dan unsur Serikat Pekerja

BERITA BURUH MINGGUAN 20 – 24 AGUSTUS 2018   Potret Perburuhan Sawit Sinar Mas Buku hasil investigasi bertajuk “Keuntungan di Atas Keringat Buruh: Kondisi Kerja di Bawah Rantai Pasok Perkebunan Sawit Milik Sinar Mas”, yang diluncurkan oleh Sawit Watch dan Asia Monitor Resource Centre memaparkan temuan-temuan pelanggaran HAM atas kondisi kerja buruh sawit perusahaan milik Sinar Mas di Kalimantan

Kebijakan pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia di Papua melahirkan dampak serius terhadap operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan tindakan-tindakan sepihak terhadap para pekerjanya dengan alasan efisiensi. Pada bulan februari 2017, PT. Freeport Indonesia memberlakukan furlough (perumahan karyawan) sebagai langkah efisiensi. Hal tersebut direspon oleh pekerja dan serikat pekerja yang diwakili PUK SPKEP SPSI PTFI

BERITA BURUH MINGGUAN 13 – 17 AGUSTUS 2018   Buruh Lepas Sawit Tuntut Hak ke Perusahaan Perwakilan serikat buruh beberapa perusahaan kebun sawit asal Kabupaten Kubu Raya, Sekadau dan Ketapang menuntut kejelasan hak-hak buruh khususnya Buruh Harian Lepas (BHL) ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, selama ini beberapa perusahaan kebun sawit dinilai abai terhadap hak-hak buruh. Masyarakat petani

LOWONGAN PEKERJAAN PROGRAM OFFICER / STAFF PROGRAM   TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dibawah tematik “Penguatan Buruh Perempuan dan Pengurus Serikat dalam Bernegosiasi dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berbasis data, di Kab. Sukabumi, Kota Bandung,

BERITA BURUH MINGGU INI29 JULI – 3 AGUSTUS 2018Long March di Jakarta, Pekerja Freeport Minta Kejelasan NasibSejumlah pekerja PT. Freeport Indonesia yang diberhentikan bekerja secara sepihak, datang ke Jakarta untuk menuntut kejelasan atas ketidakadilan hak-hak mereka. Pada hari Kamis, 2/8/2018 sekitar 70 orang lebih pekerja PT Freeport Indonesia melakukan aksi (long march) menuju Perserikatan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), untuk meminta dukungan terkait nasib 8.300 karyawan PT

LOWONGAN PEKERJAAN FINANCE & ADMINISTRATIVE OFFICER (Pengganti Staff Cuti Melahirkan) TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dengan kriteria sebagai berikut: Deskripsi Pekerjaan: Menyusun rancangan anggaran dan biaya pada proposal untuk donor, sesuai rancangan kegiatan yang telah disusun

LOWONGAN PEKERJAANKOORDINATOR PROGRAM TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dengan kriteria sebagai berikut: Deskripsi Pekerjaan:• Menyusun perencanaan kegiatan dan strategi pelaksanaan dari program yang telah direncanakan dan memastikan tujuan keberhasilan dapat tercapai dengan baik.• Menyusun dan

  Apakah yang menjadi cita-cita gerakan buruh? Apakah merubah sistem ekonomi negara? Apakah merebut alat-alat produksi?  Atau terciptanya masyarakat tanpa kelas? Tak ada yang salah dengan cita-cita luhur tersebut. Pada intinya cita-cita gerakan buruh adalah terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh dan keluarganya. Dan untuk mencapai tujuan itu serikat buruh tentu memiliki capaian-capaian yang terukur dan

BERITA BURUH MINGGU INI21-27 Juli 2018Menyikapi kenaikan beberapa item kenaikan harga sembako, BBM, dan listrik, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, ratusan buruh perempuan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Buruh perempuan adalah pihak yang paling merasakan dari adanya kenaikan harga tersebut. Selain

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam perkembangannya dianggap sebagai investasi yang menjanjikan bagi banyak pelaku bisnis. Tersebar di Sumatera dan Kalimantan, Industri perkebunan kelapa sawit tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Per 2016 TURC mengambil posisi strategis dalam memberikan pendampingan bagi buruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Hal ini didasari pada banyaknya permasalahan yang

BERITA BURUH MINGGUAN Ribuan Buruh Pabrik Sepatu di Karawang Terkena PHKDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang mencatat : Hingga akhir Mei 2018, diakumulasikan jumlah buruh terkena PHK di Karawang mencapai 11.000 ribu orang. Sedangkan pada 2017 tercatat 29.000 buruh yang terkena PHK.Berita selengkapnya : https://bit.ly/2zW4YsTBPJS Ketenagakerjaan Sasar Pekerja SeniBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  (BPJSTK) membidik para pekerja

  Ditulis Oleh : Tiasri Wiandani, S.E. Wakil Ketua Bidang Perempuan SPN PT. Pancaprima Ekabrothers . Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Meskipun hak-hak buruh perempuan sudah di atur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi jaminan perlindungan hukum tersebut masih banyak yang dilanggar dan tidak dijalankan. Lemahnya pengawasan dinas tenaga kerja menjadi faktor

Discussion paper TURC ini bermaksud untuk mengangkat wacana pemberlakuan sistem kerja outsourcing dalam perspektif gerakan serikat buruh. Tulisan ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah keberlakuan sistem kerja outsourcing dan bagaimana ia berdampak terhadap gerakan serikat buruh di Indonesia. Refleksi serikat buruh Indonesia dalam menghadapi dampak negatif sistem kerja outsourcing terhadap kekuatan dan posisi tawar serikat buruh,

Buku ini pada dasarnya adalah gabungan dari naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah dan draft rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kabupaten beserta refleksi pengalaman advokasi perlindungan TKI di Kabupaten Tualang Bawang (Lampung), Banyumas (Jawa Tengah), dan Jember (Jawa Timur).

Sang Kuda Troya, berupa sistem Buruh Kontrak dan Outsourcing, masuk ke pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, di dunia maju maupun dunia berkembang, dengan disambut secara meriah. Pastinya oleh pengusaha, tapi juga oleh buruh, yang mengira itu adalah proses biasa saja dalam bisnis. Bukankah adalah ‘hak prerogatif’ perusahaan, dan bukan buruh, untuk membuat kontrak bisnis apa pun dengan

Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan refleksi dari serangkaian pelatihan advokasi pengupahan yang dilakukan oleh TURC (Trade Union Rights Centre) sepanjang tahun 2006-2007, serta masukan dan teman-teman Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di Surabaya dan Jakarta, dan kota-kota satelit sekitarnya. Buku ini ditujukan untuk menjadi pegangan awal bagi teman-teman buruh untuk menghadapi dan memperjuangkan kebijakan upah

Berisi kumpulan tulisan para hakim ad hoc PHI yang semuanya berasal dari serikat buruh. Merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya para hakim ad hoc melakukan reformasi dari dalam. Berisi pandangan terkait isu di PHI, secara konseptual maupun praktis, baik yang bersifat sistem maupun teknis, dan dari perspektif hakim maupun buruh. Juga beberapa persoalan terkait eksekusi

Buku ini merupakan Iangkah kongkret yang dapat dilakukan sebagai gagasan untuk memperbaiki pelbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentahg PPHI. Beberapa hakim Ad Hoc PHI perwakilan dari unsur buruh yang dalam prakteknya menyadari akan kelemahan UU PPHI sejak tahun 2009 bekerja sama dengan TURC sangat intensif mengkaji dan

Buku yang diterbitkan pertama kali oleh TURC pada tahun 2008 ini berisi analisa dan penjelasan tentang perbandingan sistem jaminan sosial di Australia dan Indonesia, yang ditulis oleh Michael Raper. Dalam pengantarnya, Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif TURC saat itu, buku ini diharapkan dapat menggugah buruh dan serikat buruh untuk memulai berfikir dan bertindak untuk terlibat

Buku ini disusun dengan keinginan untuk mendorong keterlibatan sekaligus penguatan Serikat Buruh terkait pembelaan anggota di PHI. Buku ini, misalnya, secara tegas mengingatkan Serikat Buruh untuk tidak menjadi sekadar “lembaga jasa” yang kegiatannya melulu membawa kasus buruh anggotanya ke PHI, dan merasa puas diri ketika berhasil menang. Meski membela secara hukum anggota yang bermasalah adalah

Fokus buku ini terkait dengan administrasi serikat buruh, yang didefinisikan sebagai “sebuah mekanisme untuk menjalankan/mengoperasikan serikat secara efisien dan sistematis, dan merupakan sebuah mekanisme yang menggunakan proses demokratis dalam pengambilan keputusan.” Dengan demikian unsur penting dalam administrasi serikat buruh tidak hanya mencakup efisiensi dan sistematis, tetapi juga proses demokratis dalam pengambilan keputusan, di mana anggota

Sebagian alasan lemahnya pengaruh serikat buruh di Indonesia adalah karena kurang efektifnya organisasi puncak (konfederasi) melaksanakan tugasnya sebagai organisasi payung, yang pada gilirannya secara umum barakibat pada munculnya ketidakpercayaan pada organisasi puncak oleh yang berada di bawahnya. Sementara serikat buruh nasional terus berkutat dengan berbagai masalahnya sendiri dan belum mampu menunjukkan kemampuan untuk membangun kekuatan

Buku ini memaparkan potret dan analisa situasi perlindungan K3 di tiga sektor industri (kimia, elektronik, dan otomotif) di Serang, Batam, dan Jakarta. Pengarang : Tambunan, Rita Olivia – Personal Name Pangaribuan, Marina – Personal Name Mufidah, Nurus S. – Personal Name Edisi :  No. Panggil : 363.1 TAM p ISBN/ISSN : 978-979-25-4078-9 Subyek :  Kesehatan dan Keselamatan

Buku ini adalah buku teks hukum perburuhan. Buku ini ditujukan khususnya bagi para mahasiswa hukum dan mereka yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum perburuhan. Oleh karenanya buku ini mengandaikan bahwa mereka yang berminat untuk membacanya telah memahami dasar-dasar ilmu hukum, termasuk pengetahuan tentang aturan positif hukum perburuhan dan beberapa peraturan perundang-undangan teknis di bidang

Wacana tentang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2/2004 masih tetap hangat dibicarakan oleh para relasi perburuhan dan pemerhatinya, oleh karena itu kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan Negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan.

  Suatu kenyataan bahwa pada beberapa tahun belakangan ini banyak tempat pendidikan yang memasukan sejarah pergerakan buruh sebagai salah satu kurikulum, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga pendidikan bagi orang dewasa yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh, tidak sedikit menaruh perhatian terhadap soal tersebut. Buku ini ditulis guna untuk memenuhi kebutuhan itu, bagi dosen maupun siswa,

Discussion Paper ini merupakan analisis dari perspektif serikat buruh terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan berlaku efektif tepat setahun kemudian. Fokus utama yang dipilih adalah pada apa saja hal baru dan berubah dalam UU ini dibandingkan dengan dua UU

  Kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya angka produksinya yang tinggi, melanikan juga banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran hak buruh anak serta kondisi kesejahteraan pekerja sawit secara umum. Berangkat dari kondisi perkebunan sawit itu, Koalisi Buruh Sawit telah membuat lembar fakta untuk perlindungan

Tahun ini, gerakan buruh semakin semarak. Semarak atas aksi, isu, tuntutan, dan atas kelahiran serikat-serikat baru serta keterlibatan gerakan sosial lainnya. Di momen ini pula, satu kali dalam setahun para buruh turun ke jalan, antre menyampaikan aspirasi mereka, berharap atas secuil perhatian dari penguasa, sambil sedikit bersenang-senang di luar jam kerja yang mencekik. Di penghujung

Bagi para pekerja, ada beberapa indikator dalam menentukan kerja yang dianggap layak atau decent work. Standar mereka pun beragam, baik dari upah yang cukup sampai cuti yang fleksibel. Selain itu, apa saja ya? silahkan tonton video ini 🙂 salam kerja layak!

Apakah barang2 yang kamu pakai sepenuhnya diproduksi oleh pabrik? Eits tunggu dulu. Mari ketahui lebih dalam tentang “Pekerja Rumahan” : Pekerja yang tersembunyi dibalik rantai pasok industri. Apa saja yang mereka kerjakan? Bagaimana kondisi kerja mereka? Mari simak video berikut.

Maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini, memperlihatkan betapa mirisnya potret ketenagakerjaan saat ini. Kasus PHK sepihak yang menimpa pekerja/buruh di berbagai pabrik maupun perusahaan tidak main-main jumlahnya. Belum lama ini, kita dihebohkan dengan kasus PHK massal yang terjadi di PT Arnott’s Indonesia, perusahaan produsen makanan ringan yang melakukan tindakan PHK sepihak

By : Ayomi Amindoni BBC Indonesia Jakarta. Kolaborasi antara dua kolektif perempuan perupa dan buruh perempuan untuk merepresentasikan relasi antara industri dan buruh perempuan menjadi tema utama yang diangkat dalam proyek seni perempuan perupa 2017 yang saat ini masih berlangsung di Taman Ismail Marzuki. Tak bisa dipungkiri, seniman perempuan menjadi pemain utama dalam perkembangan seni

By : Hayati Nupus JAKARTA Dengan cekatan, Sumarsih, bukan nama sebenarnya, 41 tahun, mengoleskan lem ke satu bagian alas kaki lantas merekatkannya dengan bagian lainnya. Sudah sejak sembilan tahun lalu ibu dua anak ini menekuni profesi menjadi pekerja rumahan alas kaki dari merek kasut lokal yang cukup terkenal di dalam negeri. Tempatnya bekerja bukan sebuah kantor

By : Yudha Baskoro, Yudhi Sukma Wijaya & Alex Weintraub | on 2:33 PM October 09, 2017 Jakarta. Home workers, or pekerja rumahan, in Indonesia are not officially recognized by the government because they fall outside the narrow definition of what constitutes wage-based workers or entrepreneurs as outlined in the country's 2003 labor law. Accordingly,

Komplotan Jakarta 32c bersama TURC menggelar pameran bertema buruh di Gudang Sarinah. Para seniman kelas menengah yang terlibat coba belajar memahami semangat tuntutan buruh. Sebelum diajak kolektif seni Komplotan Jakarta 32c memamerkan karyanya, Denis Heryanto Arham mengaku tak pernah mengikuti isu buruh dan serikat pekerja. Dia tak paham apalagi yang diperjuangkan buruh setiap menggelar demonstrasi pada 1 Mei. “Gue [sebelumnya]

Produksi sepatu merupakan salah satu industri yang terus berkembang setiap harinya, bahkan hingga tingkatan global. Skala industri sepatu amatlah besar, dengan lebih dari 24 miliar pasang sepatu diproduksi di tahun lalu, atau setara dengan 3 pasang sepatu untuk masing-masing orang, dengan 87% diantaranya dibuat di Asia. Sementara permintaan dari konsumen di Eropa dan Amerika Serikat,

Peringatan 1 Mei di Indonesia sebagai hari libur nasional telah ditetapkan sejak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 tahun 2013. Pada masa orde baru, perayaan hari buruh internasional dianggap menggangu stabilitas nasional karena diidentikan dengan perayaan hari komunis yang tidak sesuai dengan kepribadian pancasila. Terbitnya Keppres tersebut secara langsung telah menggugurkan Keppres nomor 9 tahun

PAMERAN JAKARTA 32°C x TURC   TURC (Trade Union Rights Centre) bekerjasama dengan Komplotan Jakarta 32°C menggelar pameran selama empat hari sebagai cara untuk menyampaikan isu pekerja dan buruh melalui karya seni. Karya-karya yang ditampilkan merupakan hasil kreasi sepuluh seniman undangan Jakarta 32°C usai mengikuti diskusi intens yang dipandu oleh TURC selama dua minggu. Kesepuluh

TURC (Trade Union Rights Centre), organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dengan kriteria sebagai berikut: Deskripsi Pekerjaan: Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait perburuhan, jaminan sosial dan isu lainnya yang terkait (UU No 13/2003, UU No 21/ 2000, UU No 2/ 2004,

http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/03/Data-Angkatan-Kerja-dari-Golongan-Umur-Pendidikan-comp.pdf

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial itu sendiri merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan agar penduduk bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Salah satu jenis BPJS adalah BPJS Ketenagakerjaan yang

Women’s March: Peringatan Atas Eksistensi Pekerja Perempuan Dalam Angkatan Kerja Indonesia.   Selamat Hari Perempuan Internasional! Women’s March, yang diselenggarakan tanggal 4 Maret 2017 lalu adalah salah satu gerakan kepedulian bersama untuk menkampanyekan isu perempuan, baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Gerakan ini diinisiasi oleh berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam rangka menyambut Hari

Pabrik Garmen Tak Manusiawi Malah Wajibkan Buruh Berbohong ke Disnaker Pihak manajemen pabrik memaksa dan mengajarkan ke seluruh buruh yang sebagian besar perempuan, agar berbohong saat mereka nantinya ditanya mengenai jam kerja, oleh pihak Disnaker Depok. Hujan, Panen Padi, Dua Buruh Tersambar Petir Saat itu, kondisinya hujan dan dua orang yang memanen padi tersambar petir.

Klik pop-out icon di pojok kanan atas untuk menyimpan file. (Sumber: Mahkamahkonstitusi.go.id)   http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/UUD-1945.pdf

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Honorer di RS Jember Ikut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS-TK Bali Lindungi Pekerja Disabilitas Dan Informal BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Targetkan 27.000 Pekerja Informal Jadi Anggota Honorer BPS Sulteng Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan   Santunan & Jaminan Hari Tua Menjadi Petani Dan Pedagang Bahagia Di Hari Tua Klaim BPJS Ketenagakerjaan Mencapai Miliaran Rupiah

  Klik judul untuk membaca artikel.   KASBI: Buruh Freeport Jangan Mau Dijadikan Tumbal Buruh PT. Freeport dihimbau untuk berani melawan kebijakan yang bersifat merugikan, setelah PT. Freeport diberikan izin ekspor oleh Kementerian ESDM.   Kongres I FPBN Makassar Tegaskan Perlawanan Terhadap Neoliberalism Federasi Perjuangan Buruh Nasional (FPBN) Makassar menggelar kongres organisasi yang bertemakan “Profesionalisme

Klik icon pop-out di pojok kanan atas untuk menyimpan PDF.   http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/Permenaker-No-16-Tahun-2015-Penggunaan-TKA.pdf

Tenaga Kerja Asing: Peluang atau Ancaman? Jakarta, 31 Januari 2017 Trade Union Right Centre mengadakan acara diskusi dengan mengundang pembicara Aknolt Kristian Pakpahan sebagai Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan dan Anis Hidayah dari Migrant Care. Tema diskusi adalah Trend Pengggunaan Tenaga Kerja Asing: Sudahkah menjadi ancaman? Acara diskusi ini dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan

Klik tautan untuk membaca artikel   Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Bidik 1 Juta Pekerja Informal di Bali BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BI Jember Tingkatkan Kepesertaan BPJS-TK Banuspa Genjot Kepesertaan Pekerja Informal Baru 48 Juta Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BLK Kendari Bupati Nikson Nababan Serahkan Kartu BPJS

Klik tautan untuk membaca artikel Pekerja Dengan Penghasilan 4 Juta Per Bulan Dapat Membeli Rumah Perjuangkan Upah Lembur Hanya Rp.7000/Jam, Ketua Serikat Lapor Polisi Karena di-PHK Pengusaha Bayar Upah Dibawah Upah Minimum, Bagaimana Cara Melaporkannya? Tak Mampu Buktikan Sifat Pekerjaan, Meski Ada Dissenting, Kasasi Tetap Ditolak Jambret Istri Polisi, Buruh Bangunan Ditangkap TKI Karawang Kirim

Pekerja Rumahan yang tergabung dalam Srikandi Manunggal Sehati (SMS) di Sukoharjo, Jawa Tengah mendapatkan kunjungan dari Televisi Terang Abadi atau Tatv, yang merupakan saluran televisi lokal di Sukoharjo, Solo. Pada kesempatan itu, tim Tatv berkesempatan untuk melihat aktivitas para pekerja rumahan yang sedang melaksanakan kegiatan harian mereka. Ibu Ni Pantes, selaku perwakilan pekerja rumahan SMS,

  Serikat di antara Angka Jumlah Perjanjian Kerja Bersama     Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia belum cukup komprehensif, karena berdasar penelusuran penulis belum tertata secara rapi. Menurut rilis yang kami peroleh dari Kementrian Ketenagkerjaan, sampai tahun 2016 perusahaan / pabrik di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Klik tautan untuk membaca artikel   Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ratusan UKM Dharma Wanita Daftar BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut tambah 1,4 juta peserta BPJS Purwakarta Targetkan Kepesertaan 1.457 Perusahaan Ketua RT dan Petugas Kebersihan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Genjot Kepesertaan Honorer Pemkab Labuhanbatu Utara Ikut BPJS Ketenagakerjaan Dinas PTSP dan PM

  Klik judul untuk membaca artikel.   Buruh Bekasi : Tangkap & Penjarakan Pelaku Politik Uang Kspi.or.id – Buruh Bekasi menginginkan agar calon Bupati Bekasi yang melakukan praktek politik uang untuk didiskualifikasi & diproses secara hukum, beserta dengan PNS yang mendukung praktek tersebut.    9 Hal Yang Dilakukan Bidang Koordinator dan Pengembangan FSPMI Wilayah Kepri

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2017, tanggal 15 Februari 2017 ditetapkan sebagai hari libur nasional seiring adanya pemilihan calon gubernur & calon wakil gubernur Jakarta.   http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/Keputusan-Presiden-17-Feb-2017-Merupakan-Libur-Nasional.pdf

Klik tautan untuk melihat artikel.   KEPESERTAAN Ini Jumlah Perusahaan Purwakarta Yang Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Peserta informal BPJS TK Purwakarta lewati target BPJS Ketenagakerjaan Sasar Ribuan “Jukir” Kota Malang 2016, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Layani 1,6 Juta Pekerja Aktif 1.252 Perusahaan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan Incar 1,49 Juta Pekerja   PEMAHAMAN JAMINAN

Klik tautan untuk melihat artikel.   KEPESERTAAN 19 Ribu Lebih Perusahaan Sumut Ditargetkan Daftar BPJS Ketenagakerjaan Wali Kota Jaksel Ingin Bantu Pedagang Durian di Kalibata Dapat BPJS BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Genjot Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sasar ribuan “jukir” Kota Malang Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Hingga 2017 Meningkat BPJS Ketenagakerjaan Rangkul Juru Parkir di Garut 2016, BPJS

TURC telah berbulan-bulan lamanya hadir di Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk mengenal lebih dalam daerah ini: geografisnya, karakteristiknya, cuacanya, makanannya, transportasinya, dan pekerja rumahannya. Sukabumi, terbagi dalam dua daerah administrative: Kota dan Kabupaten. Untuk Kota, terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat serta bagian barat dayda dari wilayah dan terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya

Puluhan Pekerja Rumahan Jakarta mendapatkan manfaat Jaminan Sosial – Kamis, 26 Januari 2017, bertempat di aula rumah susun Waduk Pluit, Pluit, Kecamatan Muara Karang, Jakarta Utara, empat puluh anggota pekerja rumahan yang tergabung dalam Perempuan Pekerja Rumahan Jakarta (PPRJ) mendapatkan fasilitas jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kematian & jaminan kecelakaan kerja, setelah TURC mendampingi mereka melakukan advokasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS

  Fahri Hamzah membuat cuitan di Twitter dengan gaya bahasa yang seakan menyindir setelah insiden kapal tenggelam di perairan Tanjung Rhu, Johor, Malaysia, yang mana menimbulkan berbagai persepsi, salah satunya adalah persepsi merendahkan para masyarakat lokal yang pergi ke luar negeri untuk menjadi babu, sedangkan pekerja asing mendominasi dunia kerja dalam negeri. Sebagaimana dikutip dari

Klik tautan untuk membaca artikel   KEPESERTAAN MP-BPJS Terus Sosialisasikan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori PBPU   SANTUNAN BPJS Ketenagakerjaan serahkan klaim JHT ke rumah pekerja Persyaratan mencairkan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan   CO MARKETING Diskon 70 % setiap check-in di hotel ini   PELANGGARAN PERUSAHAAN Ribuan pekerja PT. MOS unjuk rasa karena gaji

http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/01-BPJS-Ketenagakerjaan-13-Jan-2017.pdf Klik URL tiap pemberitaan untuk membaca artikel.

Tanggal: 15-16 Desember 2016 Lokasi: Jakarta Jumlah Peserta: 20 Orang Seiring dengan perlunya kemampuan negosiasi bagi para pekerja rumahan, training ini diberikan dalam rangka untuk memberikan wawasan negosiasi, sehingga pekerja rumahan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bernegosiasi dengan pemberi kerja, serta lebih berani & percaya diri kepada pemberi kerja untuk mengkritisi kebijakan yang dianggap

Penyesuaian mutu pendidikan dengan kemampuan siap kerja merupakan salah satu hal yang cukup rumit untuk dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi yang umumnya terjadi secara dinamis dan sulit ditebak, sehingga pihak tenaga kerja & perusahaan pun harus menyesuaikan diri kembali dengan kondisi tersebut, yang umunya juga memberikan resiko terhadap kebijakan perusahaan yang

Seiring dengan terjadinya kerapuhan kondisi ekonomi global, para pemilik modal banyak yang membuat strategi untuk meminimalisir resiko bagi bisnis mereka. Salah satunya adalah dengan mengadakannya fleksibilitas produksi & pasar buruh untuk menggantikan situasi pasar buruh yang dianggap terlalu kaku dengan adanya campur tangan pemerintah, lengkap dengan segala peraturan yang harus dilaksanakan dalam konteks ketenagakerjaan bisnis

  Menjahit memang lumrah dikerjakan oleh ibu-ibu yang sedang berada di rumah. Hal tersebut menjadi tidak biasa ketika hasil jahitan harus disetorkan kepada “agen” lalu dibawa ke pabrik. Pembawa hasil jahitan tersebut merupakan perantara, tugasnya sebagai jembatan antara pekerja dan perusahaan yang menyediakan bahan baku. Sirkulasi tersebut sudah lama terjadi di Sukabumi, perusahaan dibantu oleh

Tanggal: 21-23 September 2016 Jumlah Peserta: 24 Orang Lokasi: Jakarta Pelatihan ini bertujuan pelatihan ini diadakan agar peserta yang tergabung dalam serikat buruh dapat melakukan bagaimana membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan perusahaan yang memihak kepada buruh dan tidak mementingkan kepentingan korporasi.

Lokasi: Sukabumi Jumlah Peserta: 13 orang Tanggal 22-24 Februari 2016 Kegiatan ini sebenarnya ingin mengumpulkan kembali perempuan aktivis serikat buruh dan bertujuan jangka panjang agar perempuan serikat buruh bisa menjadi pemimpin.

  Lokasi: Jakarta   Jumlah peserta: 55 orang   Tanggal: 27 Juni 2016   Seminar ini dilakukan untuk mendorong  daerah yang belum melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Negara.  

Tanggal: 30-31 agustus 2016   Jumlah Peserta: 22 orang   Lokasi: Jakarta   Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para aktivis serikat buruh melakukan kajian kritis dan memahami bahwa UU Tapera sejatinya dari hasil kajian, kurang menguntungkan bagi buruh dan masyarakat.

Hari/Tanggal: 7-8 September 2016   Jumlah Peserta: 50 orang   Lokasi: Bekasi   Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan kembali serikat buruh di bekasi setelah tidak terdengar lagi gaungnya. Terakhir serikat buruh di bekasi solid dan sempat menjadi pusat gerakan buruh se-indonesia melalui gerakan grebek pabrik.

Hari/Tanggal: 25-27 Agustus 2016   Jumlah Peserta: 39 orang   Pelatihan LLC bertujuan memberikan pemahaman ilmu hukum perburuhan kepada aktivis serikat buruh, sehingga saat ada permasalahan antara pemberi kerja dan buruh dan berkaitan dengan hukum mereka bisa mengatasi masalah tersebut.

Jakarta 25 November 2016, Komite Buruh Perempuan KBN bersama pihak pengelola KBN meresmikan papan rambu melawan pelecehan seksual yang berlokasi tepat di depan pintu masuk area KBN.[1] Pemasangan plang ini sekaligus juga mengingatkan bahwa secara kebijakan upaya untuk pencegahan pelecehan seksual sudah diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.03/MEN/IV/2001 yang membuat pedoman dalam

http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2016/11/01-Attachment-04-FAIR-CYS-long-report-ENG-nov-EDITION.pdf  

http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2016/11/FAIR-CYS-infographics-ENG-nov-EDITION.pdf

Tanggal: 23-25 November 2016 Jumlah peserta: 28 orang Lokasi: Solo, Jawa Tengah Seminar ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para buruh di wilayah Jawa Tengah mengenai penerapan PP78/2015 dan Permenaker 21/2016, sehingga mereka dapat mengetahui makna dan sifat pasal yang berpihak atau netral. (Risky Ramanda)

(Sumber Foto: Okezone News) Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 4 November 2016 setelah sholat Jumat merupakan aksi unjuk rasa menyita perhatian media massa. Tindakan tersebut dilakukan di berbagai kota seperti Solo, Malang, Medan, Makassar, Palembang dan masih banyak lainnya. Aksi tersebut berakar dari ucapan yang dilontarkan oleh Ahok saat kunjungannya ke Pulau Seribu dan diduga

Discussion paper TURC ini bermaksud untuk mengangkat wacana pemberlakuan sistem kerja outsourcing dalam perspektif gerakan serikat buruh. Tulisan ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah keberlakuan sistem kerja outsourcing dan bagaimana ia berdampak terhadap gerakan serikat buruh di Indonesia. Refleksi serikat buruh Indonesia dalam menghadapi dampak negatif sistem kerja outsourcing terhadap kekuatan dan posisi tawar serikat buruh,

Discussion Paper ini merupakan analisis dari perspektif serikat buruh terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan berlaku efektif tepat setahun kemudian. Fokus utama yang dipilih adalah pada apa saja hal baru dan berubah dalam UU ini dibandingkan dengan dua UU

Wacana tentang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2/2004 masih tetap hangat dibicarakan oleh para relasi perburuhan dan pemerhatinya, oleh karena itu kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan Negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan.

Buku ini adalah buku teks hukum perburuhan. Buku ini ditujukan khususnya bagi para mahasiswa hukum dan mereka yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum perburuhan. Oleh karenanya buku ini mengandaikan bahwa mereka yang berminat untuk membacanya telah memahami dasar-dasar ilmu hukum, termasuk pengetahuan tentang aturan positif hukum perburuhan dan beberapa peraturan perundang-undangan teknis di bidang

Suatu kenyataan bahwa pada beberapa tahun belakangan ini banyak tempat pendidikan yang memasukan sejarah pergerakan buruh sebagai salah satu kurikulum, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga pendidikan bagi orang dewasa yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh, tidak sedikit menaruh perhatian terhadap soal tersebut. Buku ini ditulis guna untuk memenuhi kebutuhan itu, bagi dosen maupun siswa, Iebih-Iebih

Buku yang diterbitkan pertama kali oleh TURC pada tahun 2008 ini berisi analisa dan penjelasan tentang perbandingan sistem jaminan sosial di Australia dan Indonesia, yang ditulis oleh Michael Raper. Dalam pengantarnya, Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif TURC saat itu, buku ini diharapkan dapat menggugah buruh dan serikat buruh untuk memulai berfikir dan bertindak untuk terlibat

Buku ini disusun dengan keinginan untuk mendorong keterlibatan sekaligus penguatan Serikat Buruh terkait pembelaan anggota di PHI. Buku ini, misalnya, secara tegas mengingatkan Serikat Buruh untuk tidak menjadi sekadar “lembaga jasa” yang kegiatannya melulu membawa kasus buruh anggotanya ke PHI, dan merasa puas diri ketika berhasil menang. Meski membela secara hukum anggota yang bermasalah adalah

Buku ini pada dasarnya adalah gabungan dari naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah dan draft rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kabupaten beserta refleksi pengalaman advokasi perlindungan TKI di Kabupaten Tualang Bawang (Lampung), Banyumas (Jawa Tengah), dan Jember (Jawa Timur).

Buku ini merupakan langkah kongkret yang dapat dilakukan sebagai gagasan untuk memperbaiki pelbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentahg PPHI. Beberapa hakim Ad Hoc PHI perwakilan dari unsur buruh yang dalam prakteknya menyadari akan kelemahan UU PPHI sejak tahun 2009 bekerja sama dengan TURC sangat intensif mengkaji dan

Sebagian alasan lemahnya pengaruh serikat buruh di Indonesia adalah karena kurang efektifnya organisasi puncak (konfederasi) melaksanakan tugasnya sebagai organisasi payung, yang pada gilirannya secara umum barakibat pada munculnya ketidakpercayaan pada organisasi puncak oleh yang berada di bawahnya. Sementara serikat buruh nasional terus berkutat dengan berbagai masalahnya sendiri dan belum mampu menunjukkan kemampuan untuk membangun kekuatan

Buku ini memaparkan potret dan analisa situasi perlindungan K3 di tiga sektor industri (kimia, elektronik, dan otomotif) di Serang, Batam, dan Jakarta.

Hari/Tanggal : 16-18 Maret 2016 Lokasi : Tangerang Jumlah Peserta : 25 orang Deskripsi Kegiatan : pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada buruh mengenai K3 di lingkup pabrik, agar buruh mengetahui apa saja hak yang mereka dapatkan berkaitan dengan K3 di perusahaan dan dapat mengenali K3 secara lebih komperhensif.

Hari/Tanggal : 17-19 Februari 2016 Lokasi : Bogor Jumlah Peserta : 21 orang Deskripsi Kegiatan :Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada buruh terkait hak pekerja perempuan dan mendorong tempat kerja yang ramah terhadap perempuan dalam bekerja di lingkungan pabrik.

Hari/Tanggal : 29-30 Januari 2015 Lokasi : Surabaya Jumlah Peserta : 9 orang Deskripsi Kegiatan : Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran awal sebelum melakukan penelitian di sektor garmen, tekstil dan sepatu. Namun peserta sedikit karena saat bersamaan ada kegiatan melakukan advokasi pengupahan di daerah.

Hari/Tanggal : 20-21 Januari 2015 Lokasi : Semarang Jumlah Peserta : 24 orang Deskripsi Kegiatan : kegiatan ini diselenggarakan untuk mematangkan konsep penelitian tentang tekstil, garmen dan sepatu. Peserta yang hadir dari 5 serikat pekerja berbeda- beda. Semarang dipilih karena daerah tersebut penuh dengan industri garmennya yang memiliki brand internasional.

Berisi kumpulan tulisan para hakim ad hoc PHI yang semuanya berasal dari serikat buruh. Merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya para hakim ad hoc melakukan reformasi dari dalam. Berisi pandangan terkait isu di PHI, secara konseptual maupun praktis, baik yang bersifat sistem maupun teknis, dan dari perspektif hakim maupun buruh. Juga beberapa persoalan terkait eksekusi

Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan refleksi dari serangkaian pelatihan advokasi pengupahan yang dilakukan oleh TURC (Trade Union Rights Centre) sepanjang tahun 2006-2007, serta masukan dan teman-teman Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di Surabaya dan Jakarta, dan kota-kota satelit sekitarnya. Buku ini ditujukan untuk menjadi pegangan awal bagi teman-teman buruh untuk menghadapi dan memperjuangkan kebijakan upah

Sang Kuda Troya, berupa sistem Buruh Kontrak dan Outsourcing, masuk ke pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, di dunia maju maupun dunia berkembang, dengan disambut secara meriah. Pastinya oleh pengusaha, tapi juga oleh buruh, yang mengira itu adalah proses biasa saja dalam bisnis. Bukankah adalah ‘hak prerogatif’ perusahaan, dan bukan buruh, untuk membuat kontrak bisnis apa pun dengan

Fokus buku ini terkait dengan administrasi serikat buruh, yang didefinisikan sebagai “sebuah mekanisme untuk menjalankan/mengoperasikan serikat secara efisien dan sistematis, dan merupakan sebuah mekanisme yang menggunakan proses demokratis dalam pengambilan keputusan.” Dengan demikian unsur penting dalam administrasi serikat buruh tidak hanya mencakup efisiensi dan sistematis, tetapi juga proses demokratis dalam pengambilan keputusan, di mana anggota

  Sudah saatnya K3 yang selalu dianggap sebagai isu non-prioritas di kalangan Serikat Buruh (jika dibandingkan dengan isu yang sifatnya lebih powerfull semacam upah dan hak-hak normatif lain) ditinjau kembali dalam agenda kerja perserikatan. Kita perlu memahami bahwa dalam kerangka kausalitas, penerapan K3 berjalan seiring dengan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di suatu Negara. Dalam

Serikat Buruh Bangkit (SBB) Regional Tangerang http://turc.or.id/news/kasus-7-tahun-pt-ufu-tangguhkan-upah/ Serikat Buruh Bangkit (SBB) merupakan salah satu SB yang terletak di Tangerang dan keberadaanya dapat ditemui di tujuh perusahaan, antara lain: UFU SM. Global Slumberland Starnesia Baja Multi Persada Realustrum spectrum Perusahaan ini telah melakukan banyak pelanggaran hak-hak normative yang tercantum di dalam UU Ketenagakerjaan (2003) antara lain:

Quo Vadis Jaminan Kesehatan Nasional (Jakarta, Juni, 2016). Baca rilis terkait: http://turc.or.id/news/siaran-pers-quo-vadis-jaminan-kesehatan/

Rilis Media: Aktivis China Hidup Di Balik Jeruji Karena Mendukung Buruh Pengrajin Sepatu Calvin Klein, Coach dan Ralph Lauren didesak untuk mendukung pembebasan terhadap Meng Han. Pada hari Kamis dan Jum’at, 4-5 November 2016, aktivis buruh Meng Han akan diadili oleh pengadilan Panyu di wilayah Selatan China. Ia menjadi target operasi dari pemerintahan setempat setelah

Menyambut Implementasi Jaminan Pensiun 1 Juli 2015 Pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan pensiun yang berlaku untuk seluruh pekerja di sektor formal maupun di sektor informal. Di sisi lain, berdasarkan amanat dalam UU SJSN dan UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan akan diintegrasikan menerima peralihan terhadap hak dan kewajiban, serta aset dan likuidasi

Pada 1 Juli 2015, Jaminan Pensiun untuk Pekerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) akan mulai dilaksanakan. Namun pola jaminan pensiun yang akan diterapkan pemerintah, diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sepertinya akan berbeda dengan

The neoliberal globalisation has encouraged the formation of a global market where states are chained to provide each contribution in the global process of production. At the same time, globalisation of market has also confronted with a globalisation of workers’ rights when it is considered important that the global trade should not be a benefit

Melihat fenomena saat ini, sistem administrasi organisasi serikat buruh di Indonesia masih banyak mengalami tantangan. Tantangan tersebut teridentifikasi dari beberapa acuan yang tercantum dalam AD/ART organisasi serikat buruh belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam buku yang dibuat oleh ILO dijelaskan definisi Administrasi serikat pekerja/buruh adalah proses evaluasi, perencanaan, dan kontrol terhadap sumber daya serikat yang bersifat

Sebagian besar buruh di Indonesia pada sektor tertentu di dominasi oleh buruh perempuan. Ribuan pabrik garmen, tekstil, sepatu, dan rokok secara mayoritas mempekerjakan buruh perempuan yang dianggap lebih teliti dan dapat dibayar murah. Biasanya buruh perempuan dipekerjakan untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu selama bertahun-tahun yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan. Posisi buruh perempuan

Hari/Tanggal :19 -21 Oktober 2016 Lokasi :Jakarta Jumlah Peserta :30 Orang Deskripsi Kegiatan :Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar para Pekerja Rumahan dapat mempekerkaya pengetahuannya,terutama terkait dengan hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan untuk dapat memberikan suntikan motivasi dan semangat kepada Pekerja Rumahan agar memahami pentingnya kegiatan berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Bandung (29/09/2016). Sekitar 70 orang mahasiswa memadati ruang seminar ruang F Universitas Parahyangan, Bandung, untuk mengikuti seminar nasional “Berkenalan dengan Aktor Rantai Pasok Global Industri Garmen dan Sepatu.” Hadir sebagai pembicara, Darisman (WRC), Pricillia Purnama (TURC), Syarif Arifin (LIPS), dan Kees Gootjes (FWF).   Darisman sebagai pembicara pertama memaparkan bahwa Indonesia merupakan satu dari 10

Serikat fase pertama di Indonesia Runtutan panjang sejarah terbantuknya serikat buruh di Indonesia memiliki latar belakang  melawan sistem imperealisme yang dilakukan oleh perusahaan dagang Belanda (VOC)  sekitar abad ke 20.[1] Era tersebut buruh melakukan tindakan istmewa dengan melakukan pengorganisiran diri, selanjutnya diikuti oleh organisasi-organisasi lain  seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan beberapa serikat pekerja.

Menganyam sebenarnya bukanlah pekerjaan pilihan bagi mereka, mereka mengerjakan karena tidak ada pilihan lain yang mungkin untuk dikerjakan. Lahan persawahan tidak lagi luas membentang di tanah pedesaan karena justru pabrik-pabrik yang saat ini telah banyak berdiri, mau berjualan pun tak punya modal, dan ketika bekerja di kantoran menjadi sebuah kemustahilan mengingat pendidikan hanya bermodal ijazah

Kasus kartu BPJS palsu di beberapa wilayah di Jawa Barat yang ternyata komplotannya menjamur membuat cemas banyak pihak (baca: Kartu Kesehatan Palsu Bertambah) Beberapa orang warga desa dikibuli oleh oknum yang mengaku dapat memproduksi kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga di dalam satu KK. Warga desa yang kurang terinformasi mengenai prodsedur

Jika kita lihat seorang ibu sedang menjahit di rumah, membuat gaun untuk putri sulungnya yang akan berulangtahun, apakah itu bisa disebut sebagai pekerjaan? Bisa ya, bisa tidak. Namun yang pasti, itu adalah bentuk kasih sayang sang Ibu. Ia hanya ingin memberikan kado terbaik dan terindah bagi anaknya nanti. Namun jika kita lihat seorang ibu sedang

  Pemberdayaan terhadap Pekerja Rumahan yang sudah dilakukan Trade Union Right Center (TURC) selama setahun belakangan mulai membuahkan hasil, salah satunya adalah yang bekerja untuk perusahaan sepatu Fladeo Jakarta Utara berhasil melakukan negosiasi dengan pengusaha mereka di pabrik. Ibu Nuraini bersama dengan ketiga perantara lainnya berhasil meminta kenaikan upah mereka yang pada awalnya sebesar Rp 300,-

  BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) sebagai badan yang telah beroperasi semenjak Januari 2014, bertugas untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh lapisan pekerja. Layaknya sebuah badan pelaksana, BPJSTK seharusnya terus memperluas jangkauan kepesertaan dengan pelayanan yang lebih prima. Namun realitasnya, data memaparkan BPJSTK justru kehilangan peserta dari 1,2juta menjadi 400.000 peserta di sektor konstruksi yang bukan Peserta

Jakarta, 27 Juni 2016, dalam dialog publik bertajuk “Quovadis Jaminan Kesehatan?” yang digelar oleh Trade Union Rights Centre (TURC), beberapa nara sumber hadir untuk menelaah polemik integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang masih tumpang tindih dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berdialog langsung dengan penerima manfaat program BPJS, diantaranya para pekerja pabrik yang telah

Pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2016 lalu, staff TURC menjalani workshop Monitoring dan Evaluasi (MonEv) dengan fasilitator yang didatangkan dari Circle Indonesia. Berikut petikan wawancaranya setelah memfasilitasi 3 hari bersama kami:   Gimana kesannya memfasilitasi workshop MonEv untuk  TURC? Saya sangat appreciate dan antusias dengan teman-teman TURC, karena teman-teman relatif muda sehingga penuh semangat juga

Rilis Global   Sepatu dengan cap ‘Made in Europe’ – dibuat untuk Upah Lapar 20 Juni 2016 Untuk pertama kalinya, riset terbaru mengungkapkan biaya riil yang harus dikeluarkan industri manufaktur di Eropa Timur:  puluhan ribu pekerja yang memproduksi sepatu dan dijual dengan cap ‘buatan Italia’ atau ‘Jerman’— acapkali dengan penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan rekanan mereka di RRC. Hingga kini, banyak

Talitha Rahma Ada suasana yang berbeda di antara kawasan bunderan HI dan kawasan patung Arjuna dekat monumen nasional (Monas) pagi hari ini. Sejauh mata saya memandang terlihat ratusan orang berkumpul memadati dua kawasan ini dengan memakai baju yang berwarna-warni dan membawa spanduk serta bendera ukuran besar. Ada apa dengan hari ini? Ya, hari ini adalah

Dokumenter yang baru saja dirilis oleh Asia Floor Wage Alliance (AFWA) ini menyibak kondisi kerja para buruh di pabrik-pabrik garmen yang tersebar di Kamboja, India, Bangladesh, dan Indonesia. Para buruh yang bekerja di sana berbagai mengenai kegetiran yang mereka lalui untuk sekedar menyambung hidup dan berjuang dengan upah tak memadai, waktu lembur berlebih, kondisi kerja tak

MADE IN DAGENHAM Pemutaran Film Made in Daggenham : Refleksi Peran Serikat Buruh dalam Gerakan Buruh Dalam rangka memperingati hari buruh sedunia atau May day, Trade Union Rights Centre (TURC) menyelenggarakan kegiatan pemutaran film dan diskusi pada tanggal 28 April 2016 di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kegiatan ini dimulai pukul 17.00 WIB dan sebelum film

“TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka kesempatan berkarir untuk posisi jabatan: PENELITI BIDANG SOSIAL Deadline: Jum’at, 10 Juni 2016 Kualifikasi yang dibutuhkan adalah: Pendidikan minimal S1. Pengalaman melakukan penelitian/survey bidang sosial kemasyarakatan (terkait isu perburuhan lebih diutamakan). Tertarik

Dunia kembali dikejutkan dengan beberapa pemberitaan yang beredar luas akhir-akhir ini mengenai pemecatan Buruh Perempuan yang sedang hamil di pabrik Hennes & Mauritz (H&M), berdasarkan laporan yang disebarluaskan oleh Asia Floor Wage Alliance (AFWA). Admin TURC merangkum dua tulisan terkait dalam artikel berikut. —————————– Laporan ini menghimpun wawancara dengan 251 pekerja di pabrik suplaier H&M, serta

“Pakistan merupakan negara pecahan India yang memiliki eskalasi konflik tidak stabil”, ujar Saud dari Human Development Foundation, sebuah organisasi yang berbasis di Pakistan. Konflik di sana terjadi karena banyaknya kelompok-kelompok kecil berasal dari berbeda negara bertemu di satu titik, kepentingannya pun bermacam-macam. Namun pada dasarnya siapa yang kuat dan mayoritas maka akan menguasai dan bisa

foto: The New York Times Di beberapa industri perikanan Asia, buruh migran perempuan, berasal dari komunitas termarjinalkan, menduduki tempat tertinggi  yang menderita akibat absennya penegakan hak-hak dan pelanggaran hukum standar buruh internasional. Isu upah rendah, diskriminasi jender, pelanggaran di tempat kerja, pemotongan upah, serta keterlibatan buruh anak dan kerja pakasa merupakan permasalahan yang berhasil terungkap.

Diskusi panel yang diadakan pada 16 Maret 2016 bertempat di Auditorium Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, mengundang Prof. Dr. Thomas Meyer, Prof. Dr. Franz-Magnis Suseno, dan Dr. Yudi Latief sebagai panelis. Acara bertajuk “Pancasila and the Call for Social Justice: a discussion on Welfare-State, Gotong Royong, and Mental Revolution” ini bertujuan untuk meberikan kontribusi pada wacana

Sejak tahun 1970, pertumbuhan industri  di Asia  mengalami peningkatan sebagai dampak dari bertambah tingginya  jumlah permintaan konsumen di Eropa dan Amerika Serikat atas produk-produk manufaktur, serta terutama di dorong oleh meningkatnya kebutuhan strategis perusahaan-perusahaan manufaktur untuk memindahkan sebagian aktivitas usahanya ke satu atau beberapa negara berkembang. Fenomena di mana terjadinya perpindahan proses produksi industry ke

 

 

http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2016/01/26.-SE-No-SE-02-MBU-2014.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Undangan Pemutaran dan Diskusi Filem Pra-Mayday 2015: La Terra Trema (Bumi Bergolak) Karya Besar Sutradara Luchino Visconti Yth. Serikat Pekerja, Aktivis Buruh, Akademisi, dan Masyarakat Umum di Jakarta Dengan Hormat, Trade Union Rights Centre (TURC), Forum Lenteng, dan Kineforum DKJ bekerjasama menggelar pemutaran dan diskusi filem dalam rangka pra-Mayd Day (Hari Buruh Sedunia) 2015.

Pekerja rumahan semakin marak terjadi di Indonesia, hal ini menyebar dibanyak daerah di Indonesia seperti yang ada saat ini, beberapa provinsi di Indonesia seperti Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatra Utara telah terbukti adanya para ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja rumahan. TURC menemukan beberapa informasi terkait pekerja rumahan di daerah

Dasar Negara Indonesia mengamanatkan dalam UUD 1945, dalam hal perburuhan amanat tersebut di implementasikan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Serta UU yang terkait juga seperti Pasal 39 UU No. 39 Tahun

Pertanyaan: Saya Vito sebagai salah seorang HRD di perusahaan,  Saya Bekerja pada Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, baik di lepas pantai maupun darat. Bila ada pekerjaan di lepas pantai bekerja mulai 1 hari s.d 2 minggu. Untuk itu saya bermaksud menanyakan: Apakah bila ada pekerjaan di lokasi (lepas pantai) mendapat tunjangan lokasi harian ? Apakah

Perjuangan buruh dalam penetapan upah minimum di tahun 2014 Di penghujung tahun 2014 ini, kembali gerakan buruh turun jalan menyuarakan tuntutannya.[1] Salah satu tuntutannya adalah kenaikan upah minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari upah minimum sebelumya. Seolah terulang lagi, pola perjuangan yang sama kembali terulang dilakukan oleh gerakan buruh dalam menuntut upah minimum.  

Kesejahteraan Buruh Tidak Hanya Dari Upah Minimum, Pemerintah Berkewajiban Pula Meningkatkan Kesejahteraan Buruh. Sebagai pelayan publik, dalam konteks upah minimum, dapat dikatakan pemerintah (Gubernur) hanya berperan sebagai “pengetok palu” penetapan upah, yang membayar upah tetaplah perusahaan. Kemungkinan adanya lepas tanggung jawab dapat terjadi dengan cara pemerintah menetapkan upah minimum setinggi-tingginya demi kepentingan buruh atau menetapkan

Kualitas manusia Indonesia masih belum seperti yang diharapkan, angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi. Meski terjadi pengurangan kemiskinan namun kesenjangan sosial juga meningkat. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, khususnya untuk menyiapkan diri guna mengambil manfaat dari bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2020-2030, dan mencegah bencana demografi, serta

Nama                             : Nuning Pudjiastuti Tempat/Tgl Lahir       : Surakarta 10 Juli 1974 Pendidikan Akhir       : SMEA N 1 Surakarta Pekerjaan                     : Penjilidtan Buku dan Jahit Alamat                    

Serikat buruh adalah satu dari sedikit lembaga sosial yang secara potensial mampu mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial, khususnya melalui peran yang mereka mainkan dalam mengorganisir kekuatan kolektif serta strategi yang mereka terapkan di dalam suasana demokrasi sebagai kekuatan pengimbang dari kapitalisme.  Demokrasi memang syarat mutlak keberadaan organisasi kaum buruh memperjuangkan kepentingannya ini, dan banyak

Nama               : Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H TTL                 : Sidikalang, Sumatera   Utara, 17 Desember 1970 Pendidikan       :  Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Riau Jabatan                        :  Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Pekanbaru, Kalimantan Timur Tim

Kenaikan upah minimum tahun 2015 berpotensi akan memunculkan maraknya penangguhan upah minimum yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Salah satu syarat pengajuan penangguhan upah adalah adanya kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau antara pengusaha dengan buruh/pekerja. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, maka permohonan penangguhan upah tidak dapat dilakukan. Menyikapi hal tersebut, berbagai modus dapat saja dilakukan

Bertolak dari perasaan dan pengalaman yang sama dalam memaknai perjuangan upah, diadakan pertemuan aliansi buruh yang berasal dari wilayah DKI Jakarta (Forum Buruh DKI), Bekasi (Forum Buruh Kota Bekasi), Cimahi (Aliansi Buruh Cimahi), Sukabumi (koalisi Buruh Sukabumi), dan Demak (Gerakan Buruh Demak/Gebrak) di GG House, Bogor pada 21-23 Mei 2014. Pertemuan ini dilandasi juga dari

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang terbentuk berlandaskan UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011 dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan social belum dapat terealisasi dengan maksimal. Terhitung sudah tujuh bulan BPJS Kesehatan beroperasi namun masih sulitnya akses untuk mendapatkan jaminan kesehatan, baik itu dalam segi pelayanan maupun dalam hal migrasi

Ada pribahasa atau ungkapan ‘Sudah Jatuh Tertimpa Tangga’ begitulah kiranya yang dirasakan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri, setibanya di tanah air bukannya mendapatkan perlakukan atau pelayanan baik, bahkan jauh dari rasa aman, nyaman serta tidak dapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan para TKI. Lalu, siapa oknum yang terlibat melakukan tindakan tersebut?

Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri lahirlah Undang-undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 yang melarang pembayaran upah di bawah ketentuan pemerintah. Namun di tahun yang sama, lahir juga Peraturan Menteri KEP. 231 /MEN/2003 mengatur tentang penangguhan upah, dan membatalkan segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan keputusan tersebut. Akibatnya, selama 7 tahun, ribuan pekerja di

Ditulis oleh: Amalinda Savirani (Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM)   Keputusan Federasi Serikat Buruh Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) untuk memasuki arena politik elektoral (pemilu) dan politik perwakilan (representation politics) dalam pemilu legislatif 2014, menghasilkan hal yang menggembirakan. Nurdin Muhidin dan Nyumarno berhasil menjadi wakil rakyat di Kabupaten Bekasi. Keberhasilan ini menjadi titik penting

Saya Rini, seorang pekerja yang melakukan mogok kerja bersama beberapa teman saya, namun karena beberapa alasan kemudian perusahaan mengajukan gugatan terkait mogok kerja yang saya lakukan. Gugatan tersebut dilayangkan oleh perusahaan sebagai akibat diadakannya mogok kerja oleh para pekerja pada pengadilan negeri di Jakarta. Perusahaan menganggap mogok kerja yang dilakukan tidak sah yang kemudian melegitimasi

Sulistiani :Ketua UmumSerikat Pekerja Angkasa Pura 1 Beberapa tahun lalu Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 ( SP AP1) mengalami sebuah kasus besar terkait dengan mogok yang dilakukan di bandara. PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalulintas udara dan bisnis Bandar udara di Indonesia yang menitik