Upah Tak Kunjung Dibayar, Nasib Buruh Terlantar Sukabumi – Sekitar 800 orang buruh memadati area parkir pabrik PT. Sentosa Utama Garmindo yang berada di Kampung Caringin Karet RT 3 RW 4 Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug,Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya para buruh telah mendiami pabrik selama seminggu dan terus melakukan unjuk rasa sampai hari ini, Senin 28 Januari
Inilah Euforia Pra-Event Festival Pekerja Rumahan di Jakarta Pagi hari tepat pada tanggal 7 November 2018, sekelompok ibu-ibu yang tergabung Perempuan Pekerja Rumahan (PPRJ) berkumpul di bawah tenda merah yang berdiri tegak di tengah-tengah halaman RPTRA Muara Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Masing-masing dari mereka tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. Ada yang menata bangku, menata
MOGOK KERJA DINYATAKAN SAH dan ANJURAN DISNAKER MEREKOMENDASIKAN BEKERJA KEMBALI: Freeport Indonesia Harus Menghormati Hukum Indonesia Kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerjanya yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kini memasuki babak baru. Baru-baru ini, beberapa keputusan penting dan berpihak kepada pekerja lahir selama bulan September
Koalisi Buruh Sawit Beraudiensi dengan Komisi IX DPR RI Jakarta – Pada hari Senin, 15 Oktober 2018, Koalisi Buruh Sawit (KBS) berkesempatan untuk melakukan temu wicara dengan Komisi IX DPR RI. Pertemuan diadakan di Gedung Nusantara I, ruang rapat komisi IX DPR. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Saleh P Daulay dan diikuti oleh sejumlah
Sekolah Riset dan Komunikasi Untuk Buruh Perempuan Garmen di Sukabumi Trade Union Rights Centre (TURC) dan Care Indonesia bekerjasama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada di Kabupaten Sukabumi mengadakan pendidikan non-formal yakni Sekolah Riset dan Komunikasi untuk buruh perempuan yang bekerja di perusahaan atau industri garment di wilayah Kabupaten Sukabumi. Serikat pekerja/serikat buruh yang terlibat
Konsinyering I : Penyusunan Draft Permenaker Perlindungan Pekerja Rumahan Pada tanggal 17 Juli 2018, TURC mengadakan Konsinyering pertama untuk menyusun draft Permenaker Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Ashley – Jakarta ini, bertujuan untuk membahas kerangka naskah akademis,serta memahami kepentingan dan kedudukan para pemangku kepentingan dalam pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang
Labour Ad-Hoc Judges Training (LJT) 2018 : “Merefleksikan Kembali Filsafat hukum bagi Keadilan Buruh” Jakarta – Dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Hakim Ad-Hoc PHI unsur buruh memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak khususnya buruh, sebagai ‘konstituen’ yang diwakilinya. Mengingat posisi buruh secara sosiologis dan modalitas
Berita Buruh Mingguan 3-7 September 2018 Ribuan Pekerja Rumahan Sukabumi Perlu Diperhatikan Di Sukabumi banyak terdapat industri garmen dan sepatu. Dalam praktiknya banyak perusahaan yang mempekerjakan warga di rumahnya masing-masing. Menurut Andriko Otang, selaku direktur Trade Union Rights Centre (TURC) sebagai organisasi yang mendampingi pekerja rumahan,
Anda mahasiswa S1 dan diploma? Perduli dengan isu pekerja? Saatnya tunjukkan bakatmu! Yuk dengarkan Ruang Publik KBR Serial “Lindungi Pekerja Rumahan” dan ikuti lomba menulisnya. Edisi pertama dengan tema ” Siapa Pekerja Rumahan dan Mengapa Kita harus Peduli?” kami hadirkan Rabu, 5 September 2018 LIVE dari Malang, Jawa Timur. Obrolan ini bisa Anda
Pernah dengar istilah #pekerjarumahan? Mereka bekerja dlm kondisi rentan dan belum diakui dalam UU Ketenagakerjaan. Simak bincang-bincang Ruang Publik KBR, besok Rabu, 5 September 2018 LIVE dari Malang, Jawa Timur. Obrolan ini bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di Power FM 89,2 , streaming kbr.id atau via
Rubrik: OPINI “Memperjuangkan Hak-hak Buruh Sawit Perempuan ” Oleh: Harwanto (Staf Lokal TURC-Kalimantan Selatan) Pesatnya pertumbuhan industri sawit dalam dua dekade terakhir telah menimbulkan fenomena arus urbanisasi penduduk menjadi buruh sawit dari daerah yang satu ke daerah lainnya. Pembukaan lahan perkebunan kelapa
Berita Buruh Mingguan 27 – 31 Agustus 2018 Toilet Untuk Buruh Garmen di Sukabumi Rawan Pelecehan Seksual Sungguh mencengangkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Trade Union Rights Centre (TURC) menunjukan fasilitas toilet yang diperuntukan bagi para buruh perempuan di beberapa lingkungan pabrik garmen yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, kondisinya sangat memprihatinkan karena rawan terjadi
Surat Terbuka dan Petisi Bersama Untuk Presiden Joko Widodo Tentang Nasib Para Pekerja PT. Freeport Indonesia Sejak 31 Juli, ratusan buruh dari PT Freeport Indonesia tiba di Jakarta, menempuh perjalanan via kapal laut melewati Sorong-Makassar-Surabaya dari Timika dan Jayapura Papua. Kedatangan mereka ke Jakarta, tak lain untuk menuntut haknya atas perlakuan PT Freeport Indonesia yang
Pekerja Rumahan Rotan : Dilema Mengurus Anak dan Resiko Kecelakaan Kerja Siang hari, di sebuah perkampungan di wilayah kabupaten Cirebon, beberapa orang pekerja rumahan sedang sibuk menganyam rotan menjadi alat-alat perabotan seperti kursi dan meja. Cirebon memang dikenal sebagai kota industri penghasil rotan, baik dari pasar lokal maupun internasional. Namun karena rantai pasok
Labour Discussion : Review Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia Pada hari Jumat, 23 Agustus 2018, TURC mengadakan diskusi terkait “Review Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan” di kantor TURC, Benhil – Jakarta Pusat. Dikusi ini menghadirkan beberapa pembicara, yakni; Prof. Payaman Simanjuntak, dan tim peneliti Litbang TURC. Sedianya ada dua pembicara lain dari perwakilan Apindo dan unsur Serikat Pekerja
BERITA BURUH MINGGUAN 20 – 24 AGUSTUS 2018 Potret Perburuhan Sawit Sinar Mas Buku hasil investigasi bertajuk “Keuntungan di Atas Keringat Buruh: Kondisi Kerja di Bawah Rantai Pasok Perkebunan Sawit Milik Sinar Mas”, yang diluncurkan oleh Sawit Watch dan Asia Monitor Resource Centre memaparkan temuan-temuan pelanggaran HAM atas kondisi kerja buruh sawit perusahaan milik Sinar Mas di Kalimantan
Kebijakan pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia di Papua melahirkan dampak serius terhadap operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan tindakan-tindakan sepihak terhadap para pekerjanya dengan alasan efisiensi. Pada bulan februari 2017, PT. Freeport Indonesia memberlakukan furlough (perumahan karyawan) sebagai langkah efisiensi. Hal tersebut direspon oleh pekerja dan serikat pekerja yang diwakili PUK SPKEP SPSI PTFI
BERITA BURUH MINGGUAN 13 – 17 AGUSTUS 2018 Buruh Lepas Sawit Tuntut Hak ke Perusahaan Perwakilan serikat buruh beberapa perusahaan kebun sawit asal Kabupaten Kubu Raya, Sekadau dan Ketapang menuntut kejelasan hak-hak buruh khususnya Buruh Harian Lepas (BHL) ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, selama ini beberapa perusahaan kebun sawit dinilai abai terhadap hak-hak buruh. Masyarakat petani
LOWONGAN PEKERJAAN PROGRAM OFFICER / STAFF PROGRAM TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dibawah tematik “Penguatan Buruh Perempuan dan Pengurus Serikat dalam Bernegosiasi dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berbasis data, di Kab. Sukabumi, Kota Bandung,
BERITA BURUH MINGGU INI29 JULI – 3 AGUSTUS 2018Long March di Jakarta, Pekerja Freeport Minta Kejelasan NasibSejumlah pekerja PT. Freeport Indonesia yang diberhentikan bekerja secara sepihak, datang ke Jakarta untuk menuntut kejelasan atas ketidakadilan hak-hak mereka. Pada hari Kamis, 2/8/2018 sekitar 70 orang lebih pekerja PT Freeport Indonesia melakukan aksi (long march) menuju Perserikatan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), untuk meminta dukungan terkait nasib 8.300 karyawan PT
LOWONGAN PEKERJAAN FINANCE & ADMINISTRATIVE OFFICER (Pengganti Staff Cuti Melahirkan) TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dengan kriteria sebagai berikut: Deskripsi Pekerjaan: Menyusun rancangan anggaran dan biaya pada proposal untuk donor, sesuai rancangan kegiatan yang telah disusun
LOWONGAN PEKERJAANKOORDINATOR PROGRAM TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dengan kriteria sebagai berikut: Deskripsi Pekerjaan:• Menyusun perencanaan kegiatan dan strategi pelaksanaan dari program yang telah direncanakan dan memastikan tujuan keberhasilan dapat tercapai dengan baik.• Menyusun dan
Apakah yang menjadi cita-cita gerakan buruh? Apakah merubah sistem ekonomi negara? Apakah merebut alat-alat produksi? Atau terciptanya masyarakat tanpa kelas? Tak ada yang salah dengan cita-cita luhur tersebut. Pada intinya cita-cita gerakan buruh adalah terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh dan keluarganya. Dan untuk mencapai tujuan itu serikat buruh tentu memiliki capaian-capaian yang terukur dan
BERITA BURUH MINGGU INI21-27 Juli 2018Menyikapi kenaikan beberapa item kenaikan harga sembako, BBM, dan listrik, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, ratusan buruh perempuan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Buruh perempuan adalah pihak yang paling merasakan dari adanya kenaikan harga tersebut. Selain
Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam perkembangannya dianggap sebagai investasi yang menjanjikan bagi banyak pelaku bisnis. Tersebar di Sumatera dan Kalimantan, Industri perkebunan kelapa sawit tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Per 2016 TURC mengambil posisi strategis dalam memberikan pendampingan bagi buruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Hal ini didasari pada banyaknya permasalahan yang
BERITA BURUH MINGGUAN Ribuan Buruh Pabrik Sepatu di Karawang Terkena PHKDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang mencatat : Hingga akhir Mei 2018, diakumulasikan jumlah buruh terkena PHK di Karawang mencapai 11.000 ribu orang. Sedangkan pada 2017 tercatat 29.000 buruh yang terkena PHK.Berita selengkapnya : https://bit.ly/2zW4YsTBPJS Ketenagakerjaan Sasar Pekerja SeniBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) membidik para pekerja
Ditulis Oleh : Tiasri Wiandani, S.E. Wakil Ketua Bidang Perempuan SPN PT. Pancaprima Ekabrothers . Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Meskipun hak-hak buruh perempuan sudah di atur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi jaminan perlindungan hukum tersebut masih banyak yang dilanggar dan tidak dijalankan. Lemahnya pengawasan dinas tenaga kerja menjadi faktor
Discussion paper TURC ini bermaksud untuk mengangkat wacana pemberlakuan sistem kerja outsourcing dalam perspektif gerakan serikat buruh. Tulisan ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah keberlakuan sistem kerja outsourcing dan bagaimana ia berdampak terhadap gerakan serikat buruh di Indonesia. Refleksi serikat buruh Indonesia dalam menghadapi dampak negatif sistem kerja outsourcing terhadap kekuatan dan posisi tawar serikat buruh,
Buku ini pada dasarnya adalah gabungan dari naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah dan draft rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kabupaten beserta refleksi pengalaman advokasi perlindungan TKI di Kabupaten Tualang Bawang (Lampung), Banyumas (Jawa Tengah), dan Jember (Jawa Timur).Apakah kamu menyukai artikel ini?
Sang Kuda Troya, berupa sistem Buruh Kontrak dan Outsourcing, masuk ke pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, di dunia maju maupun dunia berkembang, dengan disambut secara meriah. Pastinya oleh pengusaha, tapi juga oleh buruh, yang mengira itu adalah proses biasa saja dalam bisnis. Bukankah adalah ‘hak prerogatif’ perusahaan, dan bukan buruh, untuk membuat kontrak bisnis apa pun dengan
Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan refleksi dari serangkaian pelatihan advokasi pengupahan yang dilakukan oleh TURC (Trade Union Rights Centre) sepanjang tahun 2006-2007, serta masukan dan teman-teman Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di Surabaya dan Jakarta, dan kota-kota satelit sekitarnya. Buku ini ditujukan untuk menjadi pegangan awal bagi teman-teman buruh untuk menghadapi dan memperjuangkan kebijakan upah
Berisi kumpulan tulisan para hakim ad hoc PHI yang semuanya berasal dari serikat buruh. Merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya para hakim ad hoc melakukan reformasi dari dalam. Berisi pandangan terkait isu di PHI, secara konseptual maupun praktis, baik yang bersifat sistem maupun teknis, dan dari perspektif hakim maupun buruh. Juga beberapa persoalan terkait eksekusi
Buku ini merupakan Iangkah kongkret yang dapat dilakukan sebagai gagasan untuk memperbaiki pelbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentahg PPHI. Beberapa hakim Ad Hoc PHI perwakilan dari unsur buruh yang dalam prakteknya menyadari akan kelemahan UU PPHI sejak tahun 2009 bekerja sama dengan TURC sangat intensif mengkaji dan
Buku yang diterbitkan pertama kali oleh TURC pada tahun 2008 ini berisi analisa dan penjelasan tentang perbandingan sistem jaminan sosial di Australia dan Indonesia, yang ditulis oleh Michael Raper. Dalam pengantarnya, Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif TURC saat itu, buku ini diharapkan dapat menggugah buruh dan serikat buruh untuk memulai berfikir dan bertindak untuk terlibat
Buku ini disusun dengan keinginan untuk mendorong keterlibatan sekaligus penguatan Serikat Buruh terkait pembelaan anggota di PHI. Buku ini, misalnya, secara tegas mengingatkan Serikat Buruh untuk tidak menjadi sekadar “lembaga jasa” yang kegiatannya melulu membawa kasus buruh anggotanya ke PHI, dan merasa puas diri ketika berhasil menang. Meski membela secara hukum anggota yang bermasalah adalah
Fokus buku ini terkait dengan administrasi serikat buruh, yang didefinisikan sebagai “sebuah mekanisme untuk menjalankan/mengoperasikan serikat secara efisien dan sistematis, dan merupakan sebuah mekanisme yang menggunakan proses demokratis dalam pengambilan keputusan.” Dengan demikian unsur penting dalam administrasi serikat buruh tidak hanya mencakup efisiensi dan sistematis, tetapi juga proses demokratis dalam pengambilan keputusan, di mana anggota
Sebagian alasan lemahnya pengaruh serikat buruh di Indonesia adalah karena kurang efektifnya organisasi puncak (konfederasi) melaksanakan tugasnya sebagai organisasi payung, yang pada gilirannya secara umum barakibat pada munculnya ketidakpercayaan pada organisasi puncak oleh yang berada di bawahnya. Sementara serikat buruh nasional terus berkutat dengan berbagai masalahnya sendiri dan belum mampu menunjukkan kemampuan untuk membangun kekuatan
Buku ini memaparkan potret dan analisa situasi perlindungan K3 di tiga sektor industri (kimia, elektronik, dan otomotif) di Serang, Batam, dan Jakarta. Pengarang : Tambunan, Rita Olivia – Personal Name Pangaribuan, Marina – Personal Name Mufidah, Nurus S. – Personal Name Edisi : No. Panggil : 363.1 TAM p ISBN/ISSN : 978-979-25-4078-9 Subyek : Kesehatan dan Keselamatan
Buku ini adalah buku teks hukum perburuhan. Buku ini ditujukan khususnya bagi para mahasiswa hukum dan mereka yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum perburuhan. Oleh karenanya buku ini mengandaikan bahwa mereka yang berminat untuk membacanya telah memahami dasar-dasar ilmu hukum, termasuk pengetahuan tentang aturan positif hukum perburuhan dan beberapa peraturan perundang-undangan teknis di bidang
Wacana tentang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2/2004 masih tetap hangat dibicarakan oleh para relasi perburuhan dan pemerhatinya, oleh karena itu kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan Negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan.Apakah kamu menyukai artikel
Suatu kenyataan bahwa pada beberapa tahun belakangan ini banyak tempat pendidikan yang memasukan sejarah pergerakan buruh sebagai salah satu kurikulum, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga pendidikan bagi orang dewasa yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh, tidak sedikit menaruh perhatian terhadap soal tersebut. Buku ini ditulis guna untuk memenuhi kebutuhan itu, bagi dosen maupun siswa,
Discussion Paper ini merupakan analisis dari perspektif serikat buruh terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan berlaku efektif tepat setahun kemudian. Fokus utama yang dipilih adalah pada apa saja hal baru dan berubah dalam UU ini dibandingkan dengan dua UU
Kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya angka produksinya yang tinggi, melanikan juga banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran hak buruh anak serta kondisi kesejahteraan pekerja sawit secara umum. Berangkat dari kondisi perkebunan sawit itu, Koalisi Buruh Sawit telah membuat lembar fakta untuk perlindungan
Tahun ini, gerakan buruh semakin semarak. Semarak atas aksi, isu, tuntutan, dan atas kelahiran serikat-serikat baru serta keterlibatan gerakan sosial lainnya. Di momen ini pula, satu kali dalam setahun para buruh turun ke jalan, antre menyampaikan aspirasi mereka, berharap atas secuil perhatian dari penguasa, sambil sedikit bersenang-senang di luar jam kerja yang mencekik. Di penghujung
Bagi para pekerja, ada beberapa indikator dalam menentukan kerja yang dianggap layak atau decent work. Standar mereka pun beragam, baik dari upah yang cukup sampai cuti yang fleksibel. Selain itu, apa saja ya? silahkan tonton video ini 🙂 salam kerja layak!Apakah kamu menyukai artikel ini?
Apakah barang2 yang kamu pakai sepenuhnya diproduksi oleh pabrik? Eits tunggu dulu. Mari ketahui lebih dalam tentang “Pekerja Rumahan” : Pekerja yang tersembunyi dibalik rantai pasok industri. Apa saja yang mereka kerjakan? Bagaimana kondisi kerja mereka? Mari simak video berikut.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini, memperlihatkan betapa mirisnya potret ketenagakerjaan saat ini. Kasus PHK sepihak yang menimpa pekerja/buruh di berbagai pabrik maupun perusahaan tidak main-main jumlahnya. Belum lama ini, kita dihebohkan dengan kasus PHK massal yang terjadi di PT Arnott’s Indonesia, perusahaan produsen makanan ringan yang melakukan tindakan PHK sepihak
By : Ayomi Amindoni BBC Indonesia Jakarta. Kolaborasi antara dua kolektif perempuan perupa dan buruh perempuan untuk merepresentasikan relasi antara industri dan buruh perempuan menjadi tema utama yang diangkat dalam proyek seni perempuan perupa 2017 yang saat ini masih berlangsung di Taman Ismail Marzuki. Tak bisa dipungkiri, seniman perempuan menjadi pemain utama dalam perkembangan seni
By : Hayati Nupus JAKARTA Dengan cekatan, Sumarsih, bukan nama sebenarnya, 41 tahun, mengoleskan lem ke satu bagian alas kaki lantas merekatkannya dengan bagian lainnya. Sudah sejak sembilan tahun lalu ibu dua anak ini menekuni profesi menjadi pekerja rumahan alas kaki dari merek kasut lokal yang cukup terkenal di dalam negeri. Tempatnya bekerja bukan sebuah kantor
By : Yudha Baskoro, Yudhi Sukma Wijaya & Alex Weintraub | on 2:33 PM October 09, 2017 Jakarta. Home workers, or pekerja rumahan, in Indonesia are not officially recognized by the government because they fall outside the narrow definition of what constitutes wage-based workers or entrepreneurs as outlined in the country's 2003 labor law. Accordingly,
Komplotan Jakarta 32c bersama TURC menggelar pameran bertema buruh di Gudang Sarinah. Para seniman kelas menengah yang terlibat coba belajar memahami semangat tuntutan buruh. Sebelum diajak kolektif seni Komplotan Jakarta 32c memamerkan karyanya, Denis Heryanto Arham mengaku tak pernah mengikuti isu buruh dan serikat pekerja. Dia tak paham apalagi yang diperjuangkan buruh setiap menggelar demonstrasi pada 1 Mei. “Gue [sebelumnya]
Produksi sepatu merupakan salah satu industri yang terus berkembang setiap harinya, bahkan hingga tingkatan global. Skala industri sepatu amatlah besar, dengan lebih dari 24 miliar pasang sepatu diproduksi di tahun lalu, atau setara dengan 3 pasang sepatu untuk masing-masing orang, dengan 87% diantaranya dibuat di Asia. Sementara permintaan dari konsumen di Eropa dan Amerika Serikat,
Peringatan 1 Mei di Indonesia sebagai hari libur nasional telah ditetapkan sejak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 tahun 2013. Pada masa orde baru, perayaan hari buruh internasional dianggap menggangu stabilitas nasional karena diidentikan dengan perayaan hari komunis yang tidak sesuai dengan kepribadian pancasila. Terbitnya Keppres tersebut secara langsung telah menggugurkan Keppres nomor 9 tahun
PAMERAN JAKARTA 32°C x TURC TURC (Trade Union Rights Centre) bekerjasama dengan Komplotan Jakarta 32°C menggelar pameran selama empat hari sebagai cara untuk menyampaikan isu pekerja dan buruh melalui karya seni. Karya-karya yang ditampilkan merupakan hasil kreasi sepuluh seniman undangan Jakarta 32°C usai mengikuti diskusi intens yang dipandu oleh TURC selama dua minggu. Kesepuluh
TURC (Trade Union Rights Centre), organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka lowongan kerja dengan kriteria sebagai berikut: Deskripsi Pekerjaan: Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait perburuhan, jaminan sosial dan isu lainnya yang terkait (UU No 13/2003, UU No 21/ 2000, UU No 2/ 2004,
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial itu sendiri merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan agar penduduk bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Salah satu jenis BPJS adalah BPJS Ketenagakerjaan yang
Women’s March: Peringatan Atas Eksistensi Pekerja Perempuan Dalam Angkatan Kerja Indonesia. Selamat Hari Perempuan Internasional! Women’s March, yang diselenggarakan tanggal 4 Maret 2017 lalu adalah salah satu gerakan kepedulian bersama untuk menkampanyekan isu perempuan, baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Gerakan ini diinisiasi oleh berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam rangka menyambut Hari
Pabrik Garmen Tak Manusiawi Malah Wajibkan Buruh Berbohong ke Disnaker Pihak manajemen pabrik memaksa dan mengajarkan ke seluruh buruh yang sebagian besar perempuan, agar berbohong saat mereka nantinya ditanya mengenai jam kerja, oleh pihak Disnaker Depok. Hujan, Panen Padi, Dua Buruh Tersambar Petir Saat itu, kondisinya hujan dan dua orang yang memanen padi tersambar petir.
Klik pop-out icon di pojok kanan atas untuk menyimpan file. (Sumber: Mahkamahkonstitusi.go.id) http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/UUD-1945.pdfApakah kamu menyukai artikel ini?
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Honorer di RS Jember Ikut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS-TK Bali Lindungi Pekerja Disabilitas Dan Informal BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Targetkan 27.000 Pekerja Informal Jadi Anggota Honorer BPS Sulteng Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Santunan & Jaminan Hari Tua Menjadi Petani Dan Pedagang Bahagia Di Hari Tua Klaim BPJS Ketenagakerjaan Mencapai Miliaran Rupiah
Klik judul untuk membaca artikel. KASBI: Buruh Freeport Jangan Mau Dijadikan Tumbal Buruh PT. Freeport dihimbau untuk berani melawan kebijakan yang bersifat merugikan, setelah PT. Freeport diberikan izin ekspor oleh Kementerian ESDM. Kongres I FPBN Makassar Tegaskan Perlawanan Terhadap Neoliberalism Federasi Perjuangan Buruh Nasional (FPBN) Makassar menggelar kongres organisasi yang bertemakan “Profesionalisme
Klik icon pop-out di pojok kanan atas untuk menyimpan PDF. http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/Permenaker-No-16-Tahun-2015-Penggunaan-TKA.pdfApakah kamu menyukai artikel ini?
Tenaga Kerja Asing: Peluang atau Ancaman? Jakarta, 31 Januari 2017 Trade Union Right Centre mengadakan acara diskusi dengan mengundang pembicara Aknolt Kristian Pakpahan sebagai Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan dan Anis Hidayah dari Migrant Care. Tema diskusi adalah Trend Pengggunaan Tenaga Kerja Asing: Sudahkah menjadi ancaman? Acara diskusi ini dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan
Klik tautan untuk membaca artikel Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Bidik 1 Juta Pekerja Informal di Bali BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BI Jember Tingkatkan Kepesertaan BPJS-TK Banuspa Genjot Kepesertaan Pekerja Informal Baru 48 Juta Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BLK Kendari Bupati Nikson Nababan Serahkan Kartu BPJS
Klik tautan untuk membaca artikel Pekerja Dengan Penghasilan 4 Juta Per Bulan Dapat Membeli Rumah Perjuangkan Upah Lembur Hanya Rp.7000/Jam, Ketua Serikat Lapor Polisi Karena di-PHK Pengusaha Bayar Upah Dibawah Upah Minimum, Bagaimana Cara Melaporkannya? Tak Mampu Buktikan Sifat Pekerjaan, Meski Ada Dissenting, Kasasi Tetap Ditolak Jambret Istri Polisi, Buruh Bangunan Ditangkap TKI Karawang Kirim
Pekerja Rumahan yang tergabung dalam Srikandi Manunggal Sehati (SMS) di Sukoharjo, Jawa Tengah mendapatkan kunjungan dari Televisi Terang Abadi atau Tatv, yang merupakan saluran televisi lokal di Sukoharjo, Solo. Pada kesempatan itu, tim Tatv berkesempatan untuk melihat aktivitas para pekerja rumahan yang sedang melaksanakan kegiatan harian mereka. Ibu Ni Pantes, selaku perwakilan pekerja rumahan SMS,
Serikat di antara Angka Jumlah Perjanjian Kerja Bersama Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia belum cukup komprehensif, karena berdasar penelusuran penulis belum tertata secara rapi. Menurut rilis yang kami peroleh dari Kementrian Ketenagkerjaan, sampai tahun 2016 perusahaan / pabrik di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Klik tautan untuk membaca artikel Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ratusan UKM Dharma Wanita Daftar BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut tambah 1,4 juta peserta BPJS Purwakarta Targetkan Kepesertaan 1.457 Perusahaan Ketua RT dan Petugas Kebersihan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Genjot Kepesertaan Honorer Pemkab Labuhanbatu Utara Ikut BPJS Ketenagakerjaan Dinas PTSP dan PM
Klik judul untuk membaca artikel. Buruh Bekasi : Tangkap & Penjarakan Pelaku Politik Uang Kspi.or.id – Buruh Bekasi menginginkan agar calon Bupati Bekasi yang melakukan praktek politik uang untuk didiskualifikasi & diproses secara hukum, beserta dengan PNS yang mendukung praktek tersebut. 9 Hal Yang Dilakukan Bidang Koordinator dan Pengembangan FSPMI Wilayah Kepri
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2017, tanggal 15 Februari 2017 ditetapkan sebagai hari libur nasional seiring adanya pemilihan calon gubernur & calon wakil gubernur Jakarta. http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/02/Keputusan-Presiden-17-Feb-2017-Merupakan-Libur-Nasional.pdfApakah kamu menyukai artikel ini?
Klik tautan untuk melihat artikel. KEPESERTAAN Ini Jumlah Perusahaan Purwakarta Yang Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Peserta informal BPJS TK Purwakarta lewati target BPJS Ketenagakerjaan Sasar Ribuan “Jukir” Kota Malang 2016, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Layani 1,6 Juta Pekerja Aktif 1.252 Perusahaan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan Incar 1,49 Juta Pekerja PEMAHAMAN JAMINAN
Klik tautan untuk melihat artikel. KEPESERTAAN 19 Ribu Lebih Perusahaan Sumut Ditargetkan Daftar BPJS Ketenagakerjaan Wali Kota Jaksel Ingin Bantu Pedagang Durian di Kalibata Dapat BPJS BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Genjot Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sasar ribuan “jukir” Kota Malang Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Hingga 2017 Meningkat BPJS Ketenagakerjaan Rangkul Juru Parkir di Garut 2016, BPJS
TURC telah berbulan-bulan lamanya hadir di Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk mengenal lebih dalam daerah ini: geografisnya, karakteristiknya, cuacanya, makanannya, transportasinya, dan pekerja rumahannya. Sukabumi, terbagi dalam dua daerah administrative: Kota dan Kabupaten. Untuk Kota, terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat serta bagian barat dayda dari wilayah dan terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya
Puluhan Pekerja Rumahan Jakarta mendapatkan manfaat Jaminan Sosial – Kamis, 26 Januari 2017, bertempat di aula rumah susun Waduk Pluit, Pluit, Kecamatan Muara Karang, Jakarta Utara, empat puluh anggota pekerja rumahan yang tergabung dalam Perempuan Pekerja Rumahan Jakarta (PPRJ) mendapatkan fasilitas jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kematian & jaminan kecelakaan kerja, setelah TURC mendampingi mereka melakukan advokasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS
Fahri Hamzah membuat cuitan di Twitter dengan gaya bahasa yang seakan menyindir setelah insiden kapal tenggelam di perairan Tanjung Rhu, Johor, Malaysia, yang mana menimbulkan berbagai persepsi, salah satunya adalah persepsi merendahkan para masyarakat lokal yang pergi ke luar negeri untuk menjadi babu, sedangkan pekerja asing mendominasi dunia kerja dalam negeri. Sebagaimana dikutip dari
Klik tautan untuk membaca artikel KEPESERTAAN MP-BPJS Terus Sosialisasikan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori PBPU SANTUNAN BPJS Ketenagakerjaan serahkan klaim JHT ke rumah pekerja Persyaratan mencairkan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan CO MARKETING Diskon 70 % setiap check-in di hotel ini PELANGGARAN PERUSAHAAN Ribuan pekerja PT. MOS unjuk rasa karena gaji
Tanggal: 15-16 Desember 2016 Lokasi: Jakarta Jumlah Peserta: 20 Orang Seiring dengan perlunya kemampuan negosiasi bagi para pekerja rumahan, training ini diberikan dalam rangka untuk memberikan wawasan negosiasi, sehingga pekerja rumahan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bernegosiasi dengan pemberi kerja, serta lebih berani & percaya diri kepada pemberi kerja untuk mengkritisi kebijakan yang dianggap
Penyesuaian mutu pendidikan dengan kemampuan siap kerja merupakan salah satu hal yang cukup rumit untuk dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi yang umumnya terjadi secara dinamis dan sulit ditebak, sehingga pihak tenaga kerja & perusahaan pun harus menyesuaikan diri kembali dengan kondisi tersebut, yang umunya juga memberikan resiko terhadap kebijakan perusahaan yang
Seiring dengan terjadinya kerapuhan kondisi ekonomi global, para pemilik modal banyak yang membuat strategi untuk meminimalisir resiko bagi bisnis mereka. Salah satunya adalah dengan mengadakannya fleksibilitas produksi & pasar buruh untuk menggantikan situasi pasar buruh yang dianggap terlalu kaku dengan adanya campur tangan pemerintah, lengkap dengan segala peraturan yang harus dilaksanakan dalam konteks ketenagakerjaan bisnis
Menjahit memang lumrah dikerjakan oleh ibu-ibu yang sedang berada di rumah. Hal tersebut menjadi tidak biasa ketika hasil jahitan harus disetorkan kepada “agen” lalu dibawa ke pabrik. Pembawa hasil jahitan tersebut merupakan perantara, tugasnya sebagai jembatan antara pekerja dan perusahaan yang menyediakan bahan baku. Sirkulasi tersebut sudah lama terjadi di Sukabumi, perusahaan dibantu oleh
Tanggal: 21-23 September 2016 Jumlah Peserta: 24 Orang Lokasi: Jakarta Pelatihan ini bertujuan pelatihan ini diadakan agar peserta yang tergabung dalam serikat buruh dapat melakukan bagaimana membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan perusahaan yang memihak kepada buruh dan tidak mementingkan kepentingan korporasi.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Lokasi: Sukabumi Jumlah Peserta: 13 orang Tanggal 22-24 Februari 2016 Kegiatan ini sebenarnya ingin mengumpulkan kembali perempuan aktivis serikat buruh dan bertujuan jangka panjang agar perempuan serikat buruh bisa menjadi pemimpin.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Lokasi: Jakarta Jumlah peserta: 55 orang Tanggal: 27 Juni 2016 Seminar ini dilakukan untuk mendorong daerah yang belum melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Negara. Apakah kamu menyukai artikel ini?
Tanggal: 30-31 agustus 2016 Jumlah Peserta: 22 orang Lokasi: Jakarta Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para aktivis serikat buruh melakukan kajian kritis dan memahami bahwa UU Tapera sejatinya dari hasil kajian, kurang menguntungkan bagi buruh dan masyarakat.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Hari/Tanggal: 7-8 September 2016 Jumlah Peserta: 50 orang Lokasi: Bekasi Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan kembali serikat buruh di bekasi setelah tidak terdengar lagi gaungnya. Terakhir serikat buruh di bekasi solid dan sempat menjadi pusat gerakan buruh se-indonesia melalui gerakan grebek pabrik.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Hari/Tanggal: 25-27 Agustus 2016 Jumlah Peserta: 39 orang Pelatihan LLC bertujuan memberikan pemahaman ilmu hukum perburuhan kepada aktivis serikat buruh, sehingga saat ada permasalahan antara pemberi kerja dan buruh dan berkaitan dengan hukum mereka bisa mengatasi masalah tersebut.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Jakarta 25 November 2016, Komite Buruh Perempuan KBN bersama pihak pengelola KBN meresmikan papan rambu melawan pelecehan seksual yang berlokasi tepat di depan pintu masuk area KBN.[1] Pemasangan plang ini sekaligus juga mengingatkan bahwa secara kebijakan upaya untuk pencegahan pelecehan seksual sudah diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.03/MEN/IV/2001 yang membuat pedoman dalam
Tanggal: 23-25 November 2016 Jumlah peserta: 28 orang Lokasi: Solo, Jawa Tengah Seminar ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para buruh di wilayah Jawa Tengah mengenai penerapan PP78/2015 dan Permenaker 21/2016, sehingga mereka dapat mengetahui makna dan sifat pasal yang berpihak atau netral. (Risky Ramanda)Apakah kamu menyukai artikel ini?
(Sumber Foto: Okezone News) Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 4 November 2016 setelah sholat Jumat merupakan aksi unjuk rasa menyita perhatian media massa. Tindakan tersebut dilakukan di berbagai kota seperti Solo, Malang, Medan, Makassar, Palembang dan masih banyak lainnya. Aksi tersebut berakar dari ucapan yang dilontarkan oleh Ahok saat kunjungannya ke Pulau Seribu dan diduga
Discussion paper TURC ini bermaksud untuk mengangkat wacana pemberlakuan sistem kerja outsourcing dalam perspektif gerakan serikat buruh. Tulisan ini diawali dengan mendeskripsikan sejarah keberlakuan sistem kerja outsourcing dan bagaimana ia berdampak terhadap gerakan serikat buruh di Indonesia. Refleksi serikat buruh Indonesia dalam menghadapi dampak negatif sistem kerja outsourcing terhadap kekuatan dan posisi tawar serikat buruh,
Discussion Paper ini merupakan analisis dari perspektif serikat buruh terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 dan akan berlaku efektif tepat setahun kemudian. Fokus utama yang dipilih adalah pada apa saja hal baru dan berubah dalam UU ini dibandingkan dengan dua UU
Wacana tentang UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2/2004 masih tetap hangat dibicarakan oleh para relasi perburuhan dan pemerhatinya, oleh karena itu kalangan buruh dan serikat buruh, Paket 3 UU perburuhan ini dinilai sebagai produk hukum cerminan kekalahan kedaulatan Negara terhadap otoritas modal dalam mengatur relasi perburuhan.Apakah kamu menyukai artikel
Buku ini adalah buku teks hukum perburuhan. Buku ini ditujukan khususnya bagi para mahasiswa hukum dan mereka yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum perburuhan. Oleh karenanya buku ini mengandaikan bahwa mereka yang berminat untuk membacanya telah memahami dasar-dasar ilmu hukum, termasuk pengetahuan tentang aturan positif hukum perburuhan dan beberapa peraturan perundang-undangan teknis di bidang
Suatu kenyataan bahwa pada beberapa tahun belakangan ini banyak tempat pendidikan yang memasukan sejarah pergerakan buruh sebagai salah satu kurikulum, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga-lembaga pendidikan bagi orang dewasa yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh, tidak sedikit menaruh perhatian terhadap soal tersebut. Buku ini ditulis guna untuk memenuhi kebutuhan itu, bagi dosen maupun siswa, Iebih-Iebih
Buku yang diterbitkan pertama kali oleh TURC pada tahun 2008 ini berisi analisa dan penjelasan tentang perbandingan sistem jaminan sosial di Australia dan Indonesia, yang ditulis oleh Michael Raper. Dalam pengantarnya, Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif TURC saat itu, buku ini diharapkan dapat menggugah buruh dan serikat buruh untuk memulai berfikir dan bertindak untuk terlibat
Buku ini disusun dengan keinginan untuk mendorong keterlibatan sekaligus penguatan Serikat Buruh terkait pembelaan anggota di PHI. Buku ini, misalnya, secara tegas mengingatkan Serikat Buruh untuk tidak menjadi sekadar “lembaga jasa” yang kegiatannya melulu membawa kasus buruh anggotanya ke PHI, dan merasa puas diri ketika berhasil menang. Meski membela secara hukum anggota yang bermasalah adalah
Buku ini pada dasarnya adalah gabungan dari naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah dan draft rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kabupaten beserta refleksi pengalaman advokasi perlindungan TKI di Kabupaten Tualang Bawang (Lampung), Banyumas (Jawa Tengah), dan Jember (Jawa Timur).Apakah kamu menyukai artikel ini?
Buku ini merupakan langkah kongkret yang dapat dilakukan sebagai gagasan untuk memperbaiki pelbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentahg PPHI. Beberapa hakim Ad Hoc PHI perwakilan dari unsur buruh yang dalam prakteknya menyadari akan kelemahan UU PPHI sejak tahun 2009 bekerja sama dengan TURC sangat intensif mengkaji dan
Sebagian alasan lemahnya pengaruh serikat buruh di Indonesia adalah karena kurang efektifnya organisasi puncak (konfederasi) melaksanakan tugasnya sebagai organisasi payung, yang pada gilirannya secara umum barakibat pada munculnya ketidakpercayaan pada organisasi puncak oleh yang berada di bawahnya. Sementara serikat buruh nasional terus berkutat dengan berbagai masalahnya sendiri dan belum mampu menunjukkan kemampuan untuk membangun kekuatan
Buku ini memaparkan potret dan analisa situasi perlindungan K3 di tiga sektor industri (kimia, elektronik, dan otomotif) di Serang, Batam, dan Jakarta.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Hari/Tanggal : 16-18 Maret 2016 Lokasi : Tangerang Jumlah Peserta : 25 orang Deskripsi Kegiatan : pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada buruh mengenai K3 di lingkup pabrik, agar buruh mengetahui apa saja hak yang mereka dapatkan berkaitan dengan K3 di perusahaan dan dapat mengenali K3 secara lebih komperhensif.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Hari/Tanggal : 17-19 Februari 2016 Lokasi : Bogor Jumlah Peserta : 21 orang Deskripsi Kegiatan :Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada buruh terkait hak pekerja perempuan dan mendorong tempat kerja yang ramah terhadap perempuan dalam bekerja di lingkungan pabrik.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Hari/Tanggal : 29-30 Januari 2015 Lokasi : Surabaya Jumlah Peserta : 9 orang Deskripsi Kegiatan : Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran awal sebelum melakukan penelitian di sektor garmen, tekstil dan sepatu. Namun peserta sedikit karena saat bersamaan ada kegiatan melakukan advokasi pengupahan di daerah.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Hari/Tanggal : 20-21 Januari 2015 Lokasi : Semarang Jumlah Peserta : 24 orang Deskripsi Kegiatan : kegiatan ini diselenggarakan untuk mematangkan konsep penelitian tentang tekstil, garmen dan sepatu. Peserta yang hadir dari 5 serikat pekerja berbeda- beda. Semarang dipilih karena daerah tersebut penuh dengan industri garmennya yang memiliki brand internasional.Apakah kamu menyukai artikel ini?
Berisi kumpulan tulisan para hakim ad hoc PHI yang semuanya berasal dari serikat buruh. Merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya para hakim ad hoc melakukan reformasi dari dalam. Berisi pandangan terkait isu di PHI, secara konseptual maupun praktis, baik yang bersifat sistem maupun teknis, dan dari perspektif hakim maupun buruh. Juga beberapa persoalan terkait eksekusi
Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan refleksi dari serangkaian pelatihan advokasi pengupahan yang dilakukan oleh TURC (Trade Union Rights Centre) sepanjang tahun 2006-2007, serta masukan dan teman-teman Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di Surabaya dan Jakarta, dan kota-kota satelit sekitarnya. Buku ini ditujukan untuk menjadi pegangan awal bagi teman-teman buruh untuk menghadapi dan memperjuangkan kebijakan upah
Sang Kuda Troya, berupa sistem Buruh Kontrak dan Outsourcing, masuk ke pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, di dunia maju maupun dunia berkembang, dengan disambut secara meriah. Pastinya oleh pengusaha, tapi juga oleh buruh, yang mengira itu adalah proses biasa saja dalam bisnis. Bukankah adalah ‘hak prerogatif’ perusahaan, dan bukan buruh, untuk membuat kontrak bisnis apa pun dengan
Fokus buku ini terkait dengan administrasi serikat buruh, yang didefinisikan sebagai “sebuah mekanisme untuk menjalankan/mengoperasikan serikat secara efisien dan sistematis, dan merupakan sebuah mekanisme yang menggunakan proses demokratis dalam pengambilan keputusan.” Dengan demikian unsur penting dalam administrasi serikat buruh tidak hanya mencakup efisiensi dan sistematis, tetapi juga proses demokratis dalam pengambilan keputusan, di mana anggota
Sudah saatnya K3 yang selalu dianggap sebagai isu non-prioritas di kalangan Serikat Buruh (jika dibandingkan dengan isu yang sifatnya lebih powerfull semacam upah dan hak-hak normatif lain) ditinjau kembali dalam agenda kerja perserikatan. Kita perlu memahami bahwa dalam kerangka kausalitas, penerapan K3 berjalan seiring dengan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di suatu Negara. Dalam
Serikat Buruh Bangkit (SBB) Regional Tangerang http://turc.or.id/news/kasus-7-tahun-pt-ufu-tangguhkan-upah/ Serikat Buruh Bangkit (SBB) merupakan salah satu SB yang terletak di Tangerang dan keberadaanya dapat ditemui di tujuh perusahaan, antara lain: UFU SM. Global Slumberland Starnesia Baja Multi Persada Realustrum spectrum Perusahaan ini telah melakukan banyak pelanggaran hak-hak normative yang tercantum di dalam UU Ketenagakerjaan (2003) antara lain:
Rilis Media: Aktivis China Hidup Di Balik Jeruji Karena Mendukung Buruh Pengrajin Sepatu Calvin Klein, Coach dan Ralph Lauren didesak untuk mendukung pembebasan terhadap Meng Han. Pada hari Kamis dan Jum’at, 4-5 November 2016, aktivis buruh Meng Han akan diadili oleh pengadilan Panyu di wilayah Selatan China. Ia menjadi target operasi dari pemerintahan setempat setelah
Menyambut Implementasi Jaminan Pensiun 1 Juli 2015 Pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan pensiun yang berlaku untuk seluruh pekerja di sektor formal maupun di sektor informal. Di sisi lain, berdasarkan amanat dalam UU SJSN dan UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan akan diintegrasikan menerima peralihan terhadap hak dan kewajiban, serta aset dan likuidasi
Pada 1 Juli 2015, Jaminan Pensiun untuk Pekerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) akan mulai dilaksanakan. Namun pola jaminan pensiun yang akan diterapkan pemerintah, diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sepertinya akan berbeda dengan
The neoliberal globalisation has encouraged the formation of a global market where states are chained to provide each contribution in the global process of production. At the same time, globalisation of market has also confronted with a globalisation of workers’ rights when it is considered important that the global trade should not be a benefit
Melihat fenomena saat ini, sistem administrasi organisasi serikat buruh di Indonesia masih banyak mengalami tantangan. Tantangan tersebut teridentifikasi dari beberapa acuan yang tercantum dalam AD/ART organisasi serikat buruh belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam buku yang dibuat oleh ILO dijelaskan definisi Administrasi serikat pekerja/buruh adalah proses evaluasi, perencanaan, dan kontrol terhadap sumber daya serikat yang bersifat
Sebagian besar buruh di Indonesia pada sektor tertentu di dominasi oleh buruh perempuan. Ribuan pabrik garmen, tekstil, sepatu, dan rokok secara mayoritas mempekerjakan buruh perempuan yang dianggap lebih teliti dan dapat dibayar murah. Biasanya buruh perempuan dipekerjakan untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu selama bertahun-tahun yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan. Posisi buruh perempuan
Hari/Tanggal :19 -21 Oktober 2016 Lokasi :Jakarta Jumlah Peserta :30 Orang Deskripsi Kegiatan :Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar para Pekerja Rumahan dapat mempekerkaya pengetahuannya,terutama terkait dengan hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan untuk dapat memberikan suntikan motivasi dan semangat kepada Pekerja Rumahan agar memahami pentingnya kegiatan berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Bandung (29/09/2016). Sekitar 70 orang mahasiswa memadati ruang seminar ruang F Universitas Parahyangan, Bandung, untuk mengikuti seminar nasional “Berkenalan dengan Aktor Rantai Pasok Global Industri Garmen dan Sepatu.” Hadir sebagai pembicara, Darisman (WRC), Pricillia Purnama (TURC), Syarif Arifin (LIPS), dan Kees Gootjes (FWF). Darisman sebagai pembicara pertama memaparkan bahwa Indonesia merupakan satu dari 10
Serikat fase pertama di Indonesia Runtutan panjang sejarah terbantuknya serikat buruh di Indonesia memiliki latar belakang melawan sistem imperealisme yang dilakukan oleh perusahaan dagang Belanda (VOC) sekitar abad ke 20.[1] Era tersebut buruh melakukan tindakan istmewa dengan melakukan pengorganisiran diri, selanjutnya diikuti oleh organisasi-organisasi lain seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan beberapa serikat pekerja.
Menganyam sebenarnya bukanlah pekerjaan pilihan bagi mereka, mereka mengerjakan karena tidak ada pilihan lain yang mungkin untuk dikerjakan. Lahan persawahan tidak lagi luas membentang di tanah pedesaan karena justru pabrik-pabrik yang saat ini telah banyak berdiri, mau berjualan pun tak punya modal, dan ketika bekerja di kantoran menjadi sebuah kemustahilan mengingat pendidikan hanya bermodal ijazah
Kasus kartu BPJS palsu di beberapa wilayah di Jawa Barat yang ternyata komplotannya menjamur membuat cemas banyak pihak (baca: Kartu Kesehatan Palsu Bertambah) Beberapa orang warga desa dikibuli oleh oknum yang mengaku dapat memproduksi kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga di dalam satu KK. Warga desa yang kurang terinformasi mengenai prodsedur
Jika kita lihat seorang ibu sedang menjahit di rumah, membuat gaun untuk putri sulungnya yang akan berulangtahun, apakah itu bisa disebut sebagai pekerjaan? Bisa ya, bisa tidak. Namun yang pasti, itu adalah bentuk kasih sayang sang Ibu. Ia hanya ingin memberikan kado terbaik dan terindah bagi anaknya nanti. Namun jika kita lihat seorang ibu sedang
Pemberdayaan terhadap Pekerja Rumahan yang sudah dilakukan Trade Union Right Center (TURC) selama setahun belakangan mulai membuahkan hasil, salah satunya adalah yang bekerja untuk perusahaan sepatu Fladeo Jakarta Utara berhasil melakukan negosiasi dengan pengusaha mereka di pabrik. Ibu Nuraini bersama dengan ketiga perantara lainnya berhasil meminta kenaikan upah mereka yang pada awalnya sebesar Rp 300,-
BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) sebagai badan yang telah beroperasi semenjak Januari 2014, bertugas untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh lapisan pekerja. Layaknya sebuah badan pelaksana, BPJSTK seharusnya terus memperluas jangkauan kepesertaan dengan pelayanan yang lebih prima. Namun realitasnya, data memaparkan BPJSTK justru kehilangan peserta dari 1,2juta menjadi 400.000 peserta di sektor konstruksi yang bukan Peserta
Jakarta, 27 Juni 2016, dalam dialog publik bertajuk “Quovadis Jaminan Kesehatan?” yang digelar oleh Trade Union Rights Centre (TURC), beberapa nara sumber hadir untuk menelaah polemik integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang masih tumpang tindih dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berdialog langsung dengan penerima manfaat program BPJS, diantaranya para pekerja pabrik yang telah
Pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2016 lalu, staff TURC menjalani workshop Monitoring dan Evaluasi (MonEv) dengan fasilitator yang didatangkan dari Circle Indonesia. Berikut petikan wawancaranya setelah memfasilitasi 3 hari bersama kami: Gimana kesannya memfasilitasi workshop MonEv untuk TURC? Saya sangat appreciate dan antusias dengan teman-teman TURC, karena teman-teman relatif muda sehingga penuh semangat juga
Rilis Global Sepatu dengan cap ‘Made in Europe’ – dibuat untuk Upah Lapar 20 Juni 2016 Untuk pertama kalinya, riset terbaru mengungkapkan biaya riil yang harus dikeluarkan industri manufaktur di Eropa Timur: puluhan ribu pekerja yang memproduksi sepatu dan dijual dengan cap ‘buatan Italia’ atau ‘Jerman’— acapkali dengan penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan rekanan mereka di RRC. Hingga kini, banyak
Talitha Rahma Ada suasana yang berbeda di antara kawasan bunderan HI dan kawasan patung Arjuna dekat monumen nasional (Monas) pagi hari ini. Sejauh mata saya memandang terlihat ratusan orang berkumpul memadati dua kawasan ini dengan memakai baju yang berwarna-warni dan membawa spanduk serta bendera ukuran besar. Ada apa dengan hari ini? Ya, hari ini adalah
Dokumenter yang baru saja dirilis oleh Asia Floor Wage Alliance (AFWA) ini menyibak kondisi kerja para buruh di pabrik-pabrik garmen yang tersebar di Kamboja, India, Bangladesh, dan Indonesia. Para buruh yang bekerja di sana berbagai mengenai kegetiran yang mereka lalui untuk sekedar menyambung hidup dan berjuang dengan upah tak memadai, waktu lembur berlebih, kondisi kerja tak
MADE IN DAGENHAM Pemutaran Film Made in Daggenham : Refleksi Peran Serikat Buruh dalam Gerakan Buruh Dalam rangka memperingati hari buruh sedunia atau May day, Trade Union Rights Centre (TURC) menyelenggarakan kegiatan pemutaran film dan diskusi pada tanggal 28 April 2016 di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kegiatan ini dimulai pukul 17.00 WIB dan sebelum film
“TURC (Trade Union Rights Centre), Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki fokus kerja pendampingan hukum, pendidikan, dan penelitian di bidang Perburuhan, berkedudukan di Jakarta, membuka kesempatan berkarir untuk posisi jabatan: PENELITI BIDANG SOSIAL Deadline: Jum’at, 10 Juni 2016 Kualifikasi yang dibutuhkan adalah: Pendidikan minimal S1. Pengalaman melakukan penelitian/survey bidang sosial kemasyarakatan (terkait isu perburuhan lebih diutamakan). Tertarik
Dunia kembali dikejutkan dengan beberapa pemberitaan yang beredar luas akhir-akhir ini mengenai pemecatan Buruh Perempuan yang sedang hamil di pabrik Hennes & Mauritz (H&M), berdasarkan laporan yang disebarluaskan oleh Asia Floor Wage Alliance (AFWA). Admin TURC merangkum dua tulisan terkait dalam artikel berikut. —————————– Laporan ini menghimpun wawancara dengan 251 pekerja di pabrik suplaier H&M, serta
“Pakistan merupakan negara pecahan India yang memiliki eskalasi konflik tidak stabil”, ujar Saud dari Human Development Foundation, sebuah organisasi yang berbasis di Pakistan. Konflik di sana terjadi karena banyaknya kelompok-kelompok kecil berasal dari berbeda negara bertemu di satu titik, kepentingannya pun bermacam-macam. Namun pada dasarnya siapa yang kuat dan mayoritas maka akan menguasai dan bisa
foto: The New York Times Di beberapa industri perikanan Asia, buruh migran perempuan, berasal dari komunitas termarjinalkan, menduduki tempat tertinggi yang menderita akibat absennya penegakan hak-hak dan pelanggaran hukum standar buruh internasional. Isu upah rendah, diskriminasi jender, pelanggaran di tempat kerja, pemotongan upah, serta keterlibatan buruh anak dan kerja pakasa merupakan permasalahan yang berhasil terungkap.
Diskusi panel yang diadakan pada 16 Maret 2016 bertempat di Auditorium Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, mengundang Prof. Dr. Thomas Meyer, Prof. Dr. Franz-Magnis Suseno, dan Dr. Yudi Latief sebagai panelis. Acara bertajuk “Pancasila and the Call for Social Justice: a discussion on Welfare-State, Gotong Royong, and Mental Revolution” ini bertujuan untuk meberikan kontribusi pada wacana
Sejak tahun 1970, pertumbuhan industri di Asia mengalami peningkatan sebagai dampak dari bertambah tingginya jumlah permintaan konsumen di Eropa dan Amerika Serikat atas produk-produk manufaktur, serta terutama di dorong oleh meningkatnya kebutuhan strategis perusahaan-perusahaan manufaktur untuk memindahkan sebagian aktivitas usahanya ke satu atau beberapa negara berkembang. Fenomena di mana terjadinya perpindahan proses produksi industry ke
Undangan Pemutaran dan Diskusi Filem Pra-Mayday 2015: La Terra Trema (Bumi Bergolak) Karya Besar Sutradara Luchino Visconti Yth. Serikat Pekerja, Aktivis Buruh, Akademisi, dan Masyarakat Umum di Jakarta Dengan Hormat, Trade Union Rights Centre (TURC), Forum Lenteng, dan Kineforum DKJ bekerjasama menggelar pemutaran dan diskusi filem dalam rangka pra-Mayd Day (Hari Buruh Sedunia) 2015.
Pekerja rumahan semakin marak terjadi di Indonesia, hal ini menyebar dibanyak daerah di Indonesia seperti yang ada saat ini, beberapa provinsi di Indonesia seperti Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatra Utara telah terbukti adanya para ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja rumahan. TURC menemukan beberapa informasi terkait pekerja rumahan di daerah
Dasar Negara Indonesia mengamanatkan dalam UUD 1945, dalam hal perburuhan amanat tersebut di implementasikan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Serta UU yang terkait juga seperti Pasal 39 UU No. 39 Tahun
Pertanyaan: Saya Vito sebagai salah seorang HRD di perusahaan, Saya Bekerja pada Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, baik di lepas pantai maupun darat. Bila ada pekerjaan di lepas pantai bekerja mulai 1 hari s.d 2 minggu. Untuk itu saya bermaksud menanyakan: Apakah bila ada pekerjaan di lokasi (lepas pantai) mendapat tunjangan lokasi harian ? Apakah
Perjuangan buruh dalam penetapan upah minimum di tahun 2014 Di penghujung tahun 2014 ini, kembali gerakan buruh turun jalan menyuarakan tuntutannya.[1] Salah satu tuntutannya adalah kenaikan upah minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari upah minimum sebelumya. Seolah terulang lagi, pola perjuangan yang sama kembali terulang dilakukan oleh gerakan buruh dalam menuntut upah minimum.
Kesejahteraan Buruh Tidak Hanya Dari Upah Minimum, Pemerintah Berkewajiban Pula Meningkatkan Kesejahteraan Buruh. Sebagai pelayan publik, dalam konteks upah minimum, dapat dikatakan pemerintah (Gubernur) hanya berperan sebagai “pengetok palu” penetapan upah, yang membayar upah tetaplah perusahaan. Kemungkinan adanya lepas tanggung jawab dapat terjadi dengan cara pemerintah menetapkan upah minimum setinggi-tingginya demi kepentingan buruh atau menetapkan
Kualitas manusia Indonesia masih belum seperti yang diharapkan, angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi. Meski terjadi pengurangan kemiskinan namun kesenjangan sosial juga meningkat. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, khususnya untuk menyiapkan diri guna mengambil manfaat dari bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2020-2030, dan mencegah bencana demografi, serta
Nama : Nuning Pudjiastuti Tempat/Tgl Lahir : Surakarta 10 Juli 1974 Pendidikan Akhir : SMEA N 1 Surakarta Pekerjaan : Penjilidtan Buku dan Jahit Alamat
Serikat buruh adalah satu dari sedikit lembaga sosial yang secara potensial mampu mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial, khususnya melalui peran yang mereka mainkan dalam mengorganisir kekuatan kolektif serta strategi yang mereka terapkan di dalam suasana demokrasi sebagai kekuatan pengimbang dari kapitalisme. Demokrasi memang syarat mutlak keberadaan organisasi kaum buruh memperjuangkan kepentingannya ini, dan banyak
Nama : Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H TTL : Sidikalang, Sumatera Utara, 17 Desember 1970 Pendidikan : Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Riau Jabatan : Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Pekanbaru, Kalimantan Timur Tim
Kenaikan upah minimum tahun 2015 berpotensi akan memunculkan maraknya penangguhan upah minimum yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Salah satu syarat pengajuan penangguhan upah adalah adanya kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau antara pengusaha dengan buruh/pekerja. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, maka permohonan penangguhan upah tidak dapat dilakukan. Menyikapi hal tersebut, berbagai modus dapat saja dilakukan
Bertolak dari perasaan dan pengalaman yang sama dalam memaknai perjuangan upah, diadakan pertemuan aliansi buruh yang berasal dari wilayah DKI Jakarta (Forum Buruh DKI), Bekasi (Forum Buruh Kota Bekasi), Cimahi (Aliansi Buruh Cimahi), Sukabumi (koalisi Buruh Sukabumi), dan Demak (Gerakan Buruh Demak/Gebrak) di GG House, Bogor pada 21-23 Mei 2014. Pertemuan ini dilandasi juga dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang terbentuk berlandaskan UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011 dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan social belum dapat terealisasi dengan maksimal. Terhitung sudah tujuh bulan BPJS Kesehatan beroperasi namun masih sulitnya akses untuk mendapatkan jaminan kesehatan, baik itu dalam segi pelayanan maupun dalam hal migrasi
Ada pribahasa atau ungkapan ‘Sudah Jatuh Tertimpa Tangga’ begitulah kiranya yang dirasakan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri, setibanya di tanah air bukannya mendapatkan perlakukan atau pelayanan baik, bahkan jauh dari rasa aman, nyaman serta tidak dapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan para TKI. Lalu, siapa oknum yang terlibat melakukan tindakan tersebut?
Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri lahirlah Undang-undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 yang melarang pembayaran upah di bawah ketentuan pemerintah. Namun di tahun yang sama, lahir juga Peraturan Menteri KEP. 231 /MEN/2003 mengatur tentang penangguhan upah, dan membatalkan segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan keputusan tersebut. Akibatnya, selama 7 tahun, ribuan pekerja di
Ditulis oleh: Amalinda Savirani (Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM) Keputusan Federasi Serikat Buruh Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) untuk memasuki arena politik elektoral (pemilu) dan politik perwakilan (representation politics) dalam pemilu legislatif 2014, menghasilkan hal yang menggembirakan. Nurdin Muhidin dan Nyumarno berhasil menjadi wakil rakyat di Kabupaten Bekasi. Keberhasilan ini menjadi titik penting
Saya Rini, seorang pekerja yang melakukan mogok kerja bersama beberapa teman saya, namun karena beberapa alasan kemudian perusahaan mengajukan gugatan terkait mogok kerja yang saya lakukan. Gugatan tersebut dilayangkan oleh perusahaan sebagai akibat diadakannya mogok kerja oleh para pekerja pada pengadilan negeri di Jakarta. Perusahaan menganggap mogok kerja yang dilakukan tidak sah yang kemudian melegitimasi
Sulistiani :Ketua UmumSerikat Pekerja Angkasa Pura 1 Beberapa tahun lalu Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 ( SP AP1) mengalami sebuah kasus besar terkait dengan mogok yang dilakukan di bandara. PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalulintas udara dan bisnis Bandar udara di Indonesia yang menitik
Nama : Kokom Komalawati TTL : Bandung, 19 agustus 1979 Jabatan : Ketua Umum SBGTS GSBI PT Panaruk Dwikarya Pendidikan : D3 Akutansi Wanita yang akrab di panggil mba Kokom ini adalah sosok perempuan yang begitu peduli dengan nasib para buruh di Indonesia. Khususnya para buruh yang tergabung dalam serikatnya dengan mayoritas perempuan. Mba
BERDIRINYA KPBI Dari berbagai kelompok kepentingan yang ada, buruh menghadirkan pendekatan berbeda dengan menonjolkan politik berbasis kepentingan (interest based politics) yang merupakan wujud kemajuan sebagai sebuah negara demokrasi baru. Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) adalah sayap politik gerakan buruh yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang politik kepentingan buruh yang santun, bukan kampanye negatif
Tahun 2014 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi. Pemilihan langsung anggota legislatif telah usai pada 9 April yang lalu. Selanjutnya Rakyat Indonesia disuguhkan pesta demokrasi selanjutnya yakni Pemilihan Presiden, untuk menentukan Pemimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang dalam Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Terdapat dua pasang kandidat Calon
Implementasi Jaminan Kesehatan Nsional sudah memasuki bulan ketiga (3), namun sampai dengan saat ini masih banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta maupun calon peserta seputar program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Eksistensi dari keberadaan Jampersal dan Jamkesda dengan kehadiran JKN BPJS Kesehatan masih menjadi pertanyaan masyarakat luas. Oleh karena itu, melalui tabloid
Tanya : Bagaimana cara melihat apakah nama kita sudah masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)? Jika nama saya tidak ada di dalam DPT, apa yang harus saya lakukan? Jawab : Cara melihat apakah nama kita sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum, terdapat 2 (dua) cara yaitu: Datang langsung
Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) yang merupakan sebuah Aliansi Buruh yang berada di Sukabumi yang terbentuk pada tahun 2009. Dimulai dari berdirinya puluhan Serikat Pekerja serta kenaikan UMK tahun 2011 yang signifikan (dari Rp.670.000 menjadi Rp.850.000), tahun 2013 (dari Rp.885.000 menjadi Rp.1.201.020), tahun 2014 (dari Rp.1.201.020 menjadi Rp.1.565.000) dan Upah Sektoral Air Minum Dalam Kemasan/AMDK sebesar
oleh Said Iqbal Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kini slogan ‘buruh go politics’ sudah tak asing lagi. Semakin banyak orang yang mengucapkan setiap kali ada calon legislatif dari kalangan pekerja/buruh yang sedang melakukan sosialisasi. Dan harus diakui, kalimat itu menjadi daya tarik. Menarik. Karena buruh sudah membuktikan, bahwa mereka bekerja bukan semata-mata untuk dirinya.
oleh Surya Tjandra Direktur Trade Union Rights Centre Go politik buruh bukan cuma untuk memasukkan calon legislatif dari buruh ke DPRD/DPR, memasukkan wakil dari kaumnya ke dalam kekuasaan semata. Gerakan buruh saat ini sudah menjadi kekuatan alternatif yang paling diharapkan, di luar dominasi elite yang sudah ada, guna mendesakkan agenda-agenda kerakyatan yang lebih meluas. Namun
“ Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa
Setelah menempuh proses persidangan hampir memakan waktu satu tahun lamanya, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan PTUN di 3 Provinsi, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memutuskan perkara Gugatan Buruh atas Penangguhan Pembayaran Upah Minimum di wilayah tersebut. Dari ketiga Gugatan tersebut, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Banten lah yang tidak menerima Gugatan Buruh ini. Inti
Konsolidasi Nasional yang melibatkan berbagai macam elemen gerakan buruh lintas organisasi dan lintas wilayah dirasa semakin penting. Saat ini, perjuangan gerakan buruh menuntut keadilan dan kesejahteraan di Negeri ini terasa semakin berat melalui perjuangan dari berbagai isu seperti, kenaikan upah, penghapusan sistem kerja outsourcing (penyedia jasa tenaga kerja), dan jaminan sosial. Upah merupakan titik sentral
Pada tangal 18-19 Oktober 2013 di Hotel Pandanaran, Semarang Trade Union Rights Centre ( TURC) melakukan Lokakarya Gerakan Buruh Se-Jawa Tengah, dengan agenda penguatan Serikat Buruh/Pekerja dalam perjuangan upah layak di Jawa Tengah. Jawa Tengah saat ini merupakan provinsi di Jawa dengan upah yang relatif terendah. Untuk itu, acara lokakarya ini sekaligus merupakan ajang konsolidasi
Terhitung 1 Januari 2014, Rakyat Indonesia akan mendapatkan hak atas perlindungan jaminan kesehatan dari Negara yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Seluruh penduduk, tanpa terkecuali berhak menjadi peserta dan mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup dan seluruh penyakit. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) jo. Pasal
Perjuangan buruh untuk kenaikan upah setiap tahunnya merupakan perjuangan yang cukup sulit untuk dilakukan meskipun gerakan buruh di Indonesia sudah semakin massif karena pengusaha juga tidak berhenti untuk mengacaukan gerakan buruh. Perjuangan gerakan buruh di tahun 2013 kali ini dinamakan dengan Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB). Aksi KNGB dalam Mogok Nasional 31 Oktober 2013 bisa
Pemilu Legislatif dan eksekutif sudah dekat hanya tinggal empat bulan lagi akan dilaksanakan diseluruh tanah air hingga pelosok. Sejumlah perwakilan dari serikat buruh FSPMI sudah siap untuk berkompetisi dalam mengikuti pesta demokrasi. Bagaimana dengan buruh melalui wakilnya dan bagaimana kesiapannya dalam menghadapi ajang kompetisi pesta demokrasi? Saya yakin dengan berbagai macam persiapan yang telah dilakukan
Pertanyaan: Perkenalkan nama saya Andi, saya buruh yang bekerja pada PT. X berdomisili di Bandung yang kebetulan PT tempat saya bekerja SK Penangguhan Upah Minimumnya dibatalkan oleh PTUN Bandung pada tahun 2013 kemarin. Sepanjang yang saya tahu Gubernur Jabar sebagai pihak Tergugat tidak mengajukan banding namun PT tempat saya bekerja mengajukan banding atas putusan PTUN
Nama : Karsiwen Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Mei Organisasi : Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Jabatan : Koordinator ATKI di Indonesia Pekerjaan : Pengurus di ATKI Pendidikan : SMK Alamat : Rusun Klender Blok 70/2/8 Jl. Delima I, Kel. Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur Mba Iweng begitu panggilan akrabnya, disela-sela
Nama : Nani Kusnaini TTL : Indramayu, 02 Februari 1974 Jabatan : Wakil Sekjen Bidang Pendidikan dan Pekerja Perempuan (DPP.FSPMI) Motto : Bermanfaat untuk orang banyak Perempuan yang sering disapa Nani ini, kurang lebih sudah 13 tahun terjun dalam issu perburuhan. Eksistensinya dalam berorganisasi menunjukan bahwa dia sangat menekuni aktivitasnya sekarang. Serta
Setelah sukses melangsungkan aksi mogok nasional yang pertama tahun 2012 dan menghasilkan beberapa capaian buruh teralisasi, kini buruh kembali harus melakukan hal serupa dengan cakupan yang lebih luas dan massif. Hal ini terjadi karena terulang tidak pekanya Pemerintah dan Pengusaha terhadap apa yang buruh harapkan. Aksi Mogok Nasional ini berlangsung dari tanggal 28 Oktober hinggal
Cita-cita dan harapan buruh serta seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014 terancam gagal akibat sikap “arogan” Pemerintah. Hal ini tergambar dari hasil pertemuan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan Kementerian Kesehatan, pada 13 Agustus 2013 di kantor Kementerian kesehatan yang dihadiri oleh Nafsiah Mboi selaku Menteri Kesehatan, Sekjen Kementerian
Buruh menuntut: 1. Naikkan Upah 50% secara nasional & 3.7 juta untuk Jakarta. Tolak Inpres upah murah dan tolak seluruh rekomendasi rapat ilegal forum pengupahan di Hotel Mercure Ancol 3 s/d 5 september 2013 2. Jalankan Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 Tanpa Pentahapan 3. Angkat seluruh Pekerja Outsourcing BUMN Menjadi Pekerja Tetap Hari Jum’at,
Konsultasi Hukum : Supir Taxi, Mitra Kerja atau Pekerja? LEMBUR, saya adalah seorang supir Taksi. Kami yang berprofesi sebagai Supir Taxi itu apakah tergolong Hubungan Mitra ataukah Pekerja? Karena jika dianggap Mitra, rasanya kok posisi kami dibawah. Memang kami tidak berhak dapat Jamsostek ya? Kami sudah mengajukan ke perusahaan namun ditolak. Mohon penjelasan dari
Mengingat maraknya isu pelanggaran terhadap hak PRT saat ini, para aktivis HAM berjuang matia-matian untuk memberikan perlindungan terhadap PRT melalui kampanye-kampanye serta advokasi kebijakan untuk para PRT. Kampanye mengenai PRT yang digembar-gemborkan pada public salah satunya adalah merubah paradigma public mengenai arti kata PRT yang sesungguhnya. PRT bukan Pembantu Rumah Tangga melainkan Pekerja Rumah Tangga.
Oleh : Ade Mulyadi (Sekretaris Jenderal FSBI) Seorang buruh PT.Hand Sum Tex yang berada Kota Tangerang bernama Prayitno,berjuang memperjuangkan haknya yang telah di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2 Februari 2012. Berawal setelah terpilih menjadi Ketua PUK.FSBI.PT.Hand Sum Tex Tangerang, beliau selalu jadi sorotan perusahaan bagaimana agar bisa di PHK. Akhirnya pihak perusahaan bisa mencari
Vonis Pidana upah, mulai tegaknya hukum perburuhan? Menjelang akhir bulan April, publik, khususnya kalangan buruh/pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya diramaikan dengan berita vonis kasasi No. perkara 687 K/Pid.Sus/201 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Tjioe Christina Chandra, seorang pengusaha di Surabaya atas tindak pidana berupa membayar upah lebih rendah dari upah minimum
Nama : Sayuti Tempat, Tanggal Lahir : 12 Juni Organisasi :Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia Yogyakarta Jabatan : Sekretaris SPRT Tunas Mulia Yogyakarta Pekerjaan : Pekerja Rumah Tangga Pendidikan : D3 Bahasa Inggris Moto Hidup : “TO BE A STAR YOU MUST SHINE YOUR OWN LIGHT, FOLLOW YOUR OWN PATH AND DO NOT WORRY
Nama : Ari Sunarijati Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 01 Juni Jabatan : – Ketua Dewan Nasional Federasi SPSI Reformasi – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Federasi SP TSK Pekerjaan : Aktivis Buruh Alamat : Jl. Raya Bogor km 40, gang Masjid, RT 06, RW 13 N0.71 Kampung Padurenan, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor. Moto
Untuk perempuan berpenghasilan rendah di negara berkembang, seperti Indonesia pekerjaan yang dikerjakan di rumah menjadi pilihan untuk memperoleh penghasilan. Menurut studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) , di Indonesia terdapat tiga jenis pekerja rumahan : pekerja rumahan dalam putting out system (POS). Jenis ini adalah pekerja rumahan yang bekerja di rumah mereka, pekerjaan
“Garda Metal Militan Dalam Aksi, Humanis Bagi Masyarakat” Keberhasilan atas meningkatnya eskalasi gerakan buruh di Indonesia beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari peran tim satuan militansi. Satuan militansi telah menghadirkan semangat baru dalam perjuangan buruh menuntut keadilan dan kesejahteraan. Satuan Militansi secara konsisten dan sigap mengawal setiap aksi massa yang dilakukan gerakan buruh baik dalam
Kami bukanlah militer, kami juga bukanlah jagoan tapi kami selalu berdiri di barisan paling depan karena itu adalah tugas kami. Kami berdiri melawan rasa takut terhadap diri sendiri, kami melawan hujan, kami menghadang panas mentari setiap ada aksi. Hanya ada satu jawaban bahwa di jiwa kami tertanam rasa kecintaan terhadap organisasi untuk perjuangan perubahan nasib
Informasi Perburuhan : ALASAN RUU ORMAS DITOLAK Apakah Anda tahu, saat ini ada sebuah rancangan undang-undang untuk mengatur keberadaan Ormas (Organisasi Masyarakat)? Rancangan Undang-Undang ini dinilai banyak kalangan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan dalam organisasi masyarakat sipil, termasuk kebebasan berserikat. Koalisi Kebebasan Berserikat atau KKB memberikan 11 alasan mengapa rancangan ini perlu ditolak.
Konsultasi Hukum : Perusahaan Membayar Upah di bawah UMP Saya Andri, bekerja disebuah perusahan di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, tepatnya di sektor elektronik. Setelah ada penetapan UMP dan UMSP DKI Jakarta merupakan kenaikan yang signifikan bagi pekerja dan perusahaan. Namun, dengan nominal upah tersebut banyak perusahan yang melakukan penangguhan melalui mekanisme
BPJS Watch : KAJS – MPBI Menuntut Presiden Melakukan Revisi atas PP Penerima Bantuan Iuran dan PerPres Jaminan Kesehatan Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tanggal 3 Desember 2012; dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada tanggal
Pada tanggal 8 Maret 2013 Ribuan perempuan Indonesia berkumpul dan mengadakan aksi bersama bertajuk “Karnaval Perempuan Melawan Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan Perempuan” dalam rangka memperingati International Women Days (IWD). Aksi bersama oleh ribuan perempuan Indonesia ini dilakukan untuk mereview sejauh mana pergerakan kaum perempuan di Negara Indonesia dari berbagai bidang seperti dalam politik, social budaya,
Opini : Dahlan Iskan, STOP PENCITRAAN! Pelanggaran hak-hak normatif buruh tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi di perusahaan milik pemerintah. Ini menunjukkan masih lemahnya keseriusan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui penegakan hukum ketenagakerjaan. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang jelas-jelas dikelola pemerintah, masih melakukan praktek outsourcing, kontrak kerja
Nama : Retno Listyarti (24 Mei 1970) Pekerjaan : Guru MAN 13 Jakarta Jabatan Organisasi : Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Alamat : Jl. Seroja No. 1 Koja Jakarta Utara Motto : Mendorong Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan Suaranya lantang dan berapi-api ketika ditanya perihal sistem
Biodata Nama : Luviana Tg. Lahir : 28 Oktober Alamat : Perumahan Puribeta 2 Jl. Ciledug Raya Hobby : Membaca & Menulis Tokoh Favorit : Phoolan Devi dari India Pendidikan Formal Terakhir : Fisipol Atma Jaya Yogyakarta STF Driyakara Pendidikan Informal : Ford Foundation “Gender & Media Studies”, Bangkok-Thailand;
Kasus : Perjuangan Buruh Kontrak (Kasus pekerja kontrak di PT Framas Indonesia) Fenomena Kerja Kontrak di Indonesia Memasuki abad ke-20, kapitalisme telah memasuki tahap tertinggi dan terakhir bernama imperialisme (kerajaan kapital monopoli dalam skala dunia). Dan ketika panah waktu bergerak ke abad ke-21, kita menjadi saksi hidup dari krisis demi krisis yang menimpa
Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NOG). Organisasi kaum pekerja upahan pertama di Indonesia telah dibentuk pada tahun 1984 oleh para guru sekolah dasar dan menengah Belanda dengan nama Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NOG). Organisasi ini masih begitu mempertahankan sifat kebelandaannya, sehingga tidak pernah berperan penting di dalam gerakan kaum buruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya para guru Belanda dari
Biodata Nama: Dra. Sofiati Mukadi TTL: Cirebon, 9 Agustus 1940 Alamat: Jl. M. Jl. M. Kahfi I Kav. DPR RT 05/01 No.31 Ciganjur, Jakarta Pendidikan terakhir : West High School – Salt Lake, Utah – USA Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Pendidikan Informal : Pitmen Examination Institute, London-Inggris Course in Productivity Measurement National Productive Board –
Penindasan perempuan terkesan sudah tidak ada di zaman sekarang ini. Tetapi sebenarnya, ketidakadilan yang dirasakan perempuan masih banyak terjadi, termasuk dalam konteks buruh, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan alasan ini, anggota Forum Buruh Lintas Pabrik berinisiatif membuat radio komunitas yang diberi nama Radio Marsinah. Tabloid lembur mewawancarai salah seorang pendiri Radio
Mahkamah Konstitusi: Buruh/Pekerja Dapat Mendaftarkan Sendiri Jamsosteknya Meskipun telah diatur mekanisme sanksi dalam pelaksanaan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, nyatanya tidak membuat pengusaha takut untuk mendaftarkan buruh/pekerjanya agar terdaftar dalam program jaminan sosial tersebut. bukti sahih dari argumen ini setidaknya terlihat dalam minimnya kepesertaan buruh yang mengikuti program jamsostek. Data publikasi website resmi
Opini : Welfare State Dalam Konsep Ketahanan Ekonomi Berbasis Pada Demokrasi Ekonomi Industri Oleh : Muhamad Hakim Vice Presiden KSPI Bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur adalah suatu keniscayaan, para pendiri bangsa ini telah memiliki kebersamaan tekad dan semangat untuk menghantarkan rakyatnya menuju Negara Sejahtera (Welfare State), sesuai yang telah mereka amanatkan dalam
Kisah : Union Busting di PT Samsung Elektronik Indonesia PT Samsung Electronics Indonesia yang beroperasi di kawasan Jababeka 1, Cikarang, Jawa Barat, dinilai melakukan serangkaian tindakan yang memberangus keberadaan Serikat Pekerja. Itu terjadi setelah 200 buruh Samsung bergabung dengan Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI). Manajemen PT
Sistem Koordinasi Atas Lembaga Pemerintah Tentang Perlindungan Buruh Migran Berulangnya kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia tidak memperlihatkan tanda akan berhenti. Siti, seorang PRT migran Indonesia yang yang ditahan di kantor polisi Bukit Mertajam Pulau Penang diperkosa oleh 3 polisi Diraja Malaysia, di kantor polisi tersebut. Perkosaan ini terjadi pada pukul 06.00 tanggal 9 November
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah acuan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan
Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sudah mengawal dan memperjuangkan lahirnya UU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) hingga akhirnya di sah-kan pada 28 Oktober 2011 yang kemudian diundangkan oleh Presiden pada 25 November 2011. Pada 27 September 2012, sekitar 10.000 ribu buruh melakukan aksi di gedung Kementerian Kesehatan RI (Kemkes), kemudian melakukan longmarch menuju gedung Kementerian
Jamsos : Menanti Peraturan Pelaksana Jaminan Sosial Oleh : Timboel Siregar Setelah disyahkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS tanggal 28 Oktober 2011 lalu, langkah berikutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan berbagai peraturan pelaksana, baik yang diamanatkan UU SJSN maupun UU BPJS, yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Keputusan
Pengaturan Pemagangan Di Indonesia : Potensi Eksploitasi Buruh Disamping masalah Praktek kerja Outsourcing yang harus dipebaiki (jika tidak diberantas), ada masalah lain yang kiranya luput dari perhatian gerakan buruh kini. Yakni modus berbagai perusahaan menggunakan praktek magang. Jenis perusahaan yang sering menggunakan praktek ini umunya terjadi pada jenis perusahaan retail, perhotelan, dan restoran cepat
Konsultasi Hukum : Demi Sebuah Sertifikat dan Nama Baik Sekolah Nama Saya Adalah Rani, saya mempunyai adik perempuan yang masih sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini adik saya tengah melakukan praktek magang di suatu Hotel terkemuka di jakarta selama hampir 6 bulan (dua kali perpanjangan magang). Ketika saya tanya mengenai jenis
Kasus : Buruh PT. KARUNA Menuntut Haknya Kebersamaan itu diisi dengan tawa, tangis, makan bersama, bercerita, duduk membuat assecories itulah kondisi di base camp mengisi ketengangan saat adanya perundingan antara PUK SP.KEP SPSI PT. Karuna dengan pihak perusahaan. Saat-saat ketegangan itu nyata terlihat di kawan-kawan anggota sembari menunggu kejelasan status karena sudah 3 bulan
Kaum buruh sudah berhasil menunjukkan kekuatannya kepada mata Pemerintah dan Pengusaha bahwa gerakan buruh dewasa ini sudah mulai menguat. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan buruh telah berhasil mengkoordinir buruh di seluruh Indonesia untuk melaksanakan aksi mogok kerja Nasional secara serentak yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2012. Kebesaran perjuangan gerakan buruh dalam aksi Mogok Kerja Nasional,
Laput : Dinamika Penetapan Upah Minimum Keberlangsungan hidup buruh harus menjadi perhatian semua pihak baik itu pemerintahan maupun pengusaha itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pergerakan
Saat aku masuk SD, bapakku kerja langsung karyawan tetap Saat aku SMP, Orang masuk kerja dicoba 3 bulan dulu baru bisa jadi karyawan tetap Saat aku SMA, Orang masuk kerja dikontrak setahun dulu baru bisa jadi karyawan tetap Saat aku sudah bekerja, Orang jadi outsourcing tak pernah jelas sampai kapan tetap bekerja. Di-PHK semudah
Gerakan buruh di Indonesia menunjukan perkembangan yang signifikan. Ditambahnya dengan membuktikan adanya gerakan Mogok Nasional (MONAS) pada 3 Oktober 2012 yang dilakukan sebanyak 2,8 juta buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), mereka menuntut Hapuskan Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) dan Laksanakan Jaminan Sosial pada 1 Januari 2014. Aksi demo buruh yang digelar
Lapsus : Upah Minimum Ditetapkan, Pengusaha Melawan Buruh Menghadang Berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2012 berupa loby hingga aksi massa guna memperjuangkan upah layak bagi buruh menghasilkan penetapan nilai upah minimum di beberapa Provinsi atau Kabupaten/ Kota yang nilainya cukup signifikan naiknya dibandingkan tahun sebelumnya, DKI Jakarta sebagai Ibukota negara mendapatkan nilai Upah