Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1948
12
KERJA
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1951
01
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NOMOR 12 DARI REPUBLIKINDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1951
03
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1954
21
PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN
1956
18
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA
1957
22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Direvisi menjadi bagian dari UU PPHI No. 02 Tahun 2004
1957
80
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMANILAINYA
1958
03
PENEMPATAN TENAGA ASING
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1961
03
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.106 MENGENAIISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR
1961
08
WAJIB KERJA SARJANA
1964
12
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1969
03
PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENEDALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR
1969
14
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1970
01
KESELAMATAN KERJA
1981
07
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
1984
07
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
1992
11
DANA PENSIUN
Direvisi menjadi bagian dari UU SJSN No. 40 Tahun 2004 dan UU BPJS No. 24 Tahun 2011
1992
03
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Direvisi menjadi bagian dari UU SJSN No. 40 Tahun 2004 dan UU BPJS No. 24 Tahun 2011
1997
25
KETENAGAKERJAAN
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1998
11
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
2000
21
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
2003
13
KETENAGAKERJAAN
2003
21
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTIONIN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRIDAN PERDAGANGAN)
2004
39
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Direvisi menjadi bagian dari UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 Tahun 2017
2004
40
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2004
02
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
2005
02
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
2011
24
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2016
04
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
2016
15
PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM,2006)