Undang – Undang

  • Home
  • Undang – Undang
Tahun Nomor Tentang Unduh Keterangan
1948 23 PENGAWASAN PERBURUHAN Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1948 12 KERJA Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1951 01 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NOMOR 12 DARI REPUBLIKINDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1951 03 PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1954 21 PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN
1956 18 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA
1957 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN Direvisi menjadi bagian dari UU PPHI No. 02 Tahun 2004
1957 80 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMANILAINYA
1958 03 PENEMPATAN TENAGA ASING Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1961 03 PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.106 MENGENAIISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR
1961 08 WAJIB KERJA SARJANA
1964 12 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1969 03 PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENEDALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR
1969 14 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1970 01 KESELAMATAN KERJA
1981 07 WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
1984 07 PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
1992 11 DANA PENSIUN Direvisi menjadi bagian dari UU SJSN No. 40 Tahun 2004 dan UU BPJS No. 24 Tahun 2011
1992 03 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Direvisi menjadi bagian dari UU SJSN No. 40 Tahun 2004 dan UU BPJS No. 24 Tahun 2011
1997 25 KETENAGAKERJAAN Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
1998 11 PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN Direvisi menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
2000 21 SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
2003 13 KETENAGAKERJAAN
2003 21 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTIONIN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRIDAN PERDAGANGAN)
2004 39 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Direvisi menjadi bagian dari UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 Tahun 2017
2004 40 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2004 02 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
2005 02 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
2011 24 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2016 04 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
2016 15 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM,2006)
2017 18 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA