Berita Buruh Mingguan 13 – 17 AGUSTUS 2018
August 15, 2018
Berita Buruh Mingguan 20 – 24 Agustus 2018
August 24, 2018

Siaran Pers Pernyataan Sikap Solidaritas Trade Union Rights Centre (TURC) Terhadap Mogok Kerja Pekerja PT. Freeport Indonesia

Kebijakan pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia di Papua melahirkan dampak serius terhadap operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan tindakan-tindakan sepihak terhadap para pekerjanya dengan alasan efisiensi. Pada bulan februari 2017, PT. Freeport Indonesia memberlakukan furlough (perumahan karyawan) sebagai langkah efisiensi. Hal tersebut direspon oleh pekerja dan serikat pekerja yang diwakili PUK SPKEP SPSI PTFI dengan menolak kebijakan tersebut dan meminta berunding dengan Manajemen PTFI.

Namun permintaan serikat pekerja (melalui surat tertanggal 20 Februari 2017, 11 dan 21 Maret 2017) untuk melakukan perundingan bipartit terhadap permasalahan furlough, ditolak oleh perusahaan (dengan surat balasan tertanggal 14 Februari 2017, 14 dan 24 Maret 2017). Di tengah situasi yang tidak menentu, terutama terkait dengan tidak ada batas waktu berlakunya furlough serta minimnya tenggat waktu untuk segera meninggalkan fasilitas perusahaan, menyebabkan terjadinya ketegangan dan suasana emosional di kalangan pekerja. Situasi ini diperparah dengan kriminalisasi Ketua Serikat PUK SPKEP SPSI PTFI, Sdr Sudiro pada awal april 2017, yang diduga sebagai upaya untuk memecah belah serikat pekerja. Pada 12 April 2017 ribuan pekerja turun dari Tembaga Pura secara spontan. Hal inilah yang berlanjut pada aksi massa di depan Pengadilan Mimika pada 20 April 2017 yang berujung pada tindak kekerasan aparat untuk membubarkan paksa aksi massa pekerja PT. Freepot Indonesia. Situasi ini menyebabkan 4 orang pekerja PT. Freeport Indonesia tertembak.

Seiring waktu ketegangan di dalam perusahaan meningkat, hingga pada pertengahan April 2017 kondisi kerja di dalam lingkungan PT. Freeport Indonesia tidak lagi kondusif, menyebabkan ribuan pekerja berhenti bekerja. Hal ini dianggap oleh pihak PT. Freeport Indonesia sebagai mogok tidak sah atau mangkir sebagaimana disebutkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berujung pada PHK massal secara sepihak kepada ribuan pekerja (sekitar 4100 pekerja). Padahal, mogok kerja baru terjadi pada 1-30 Mei 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan serikat pekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dan PT. Freeport Indonesia yang dilayangkan pada tanggal 20 April 2017. Pemogokan ini disikapi perusahaan dengan PHK sepihak dan pencabutan akun BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta pemblokiran rekening bank para pekerja yang terlibat mogok.

Kasus ini terus berlanjut berlarut-larut hingga kini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan banyak pihak termasuk serikat pekerja belum menemui hasil yang signifikan dan jalan keluar. Ribuan pekerja masih dalam kondisi ter-PHK secara sepihak tanpa adanya pesangon. Adapun, perundingan yang dilakukan selanjutnya tidak sepenuhnya melibatkan para pekerja yang terkena dampak pemecatan. Hal inilah yang menyebabkan sekitar 300 orang perwakilan pekerja freeport yang ter-PHK datang ke Jakarta untuk menuntut keadilan.
Menyikapi hal tersebut, Trade Rights Union Rights (TURC) menyatakan sikap:

• Menolak pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan terjadinya mogok kerja tidak sah atau mangkir dalam periode April 2017 oleh Pekerja PT. Freeport Indonesia dikarenakan situasi di lapangan menunjukan situasi yang tidak kondusif akibat kebijakan furlough sepihak dan penolakan PT. Freeport Indonesia untuk berunding yang mengakibatkan berkembangnya informasi yang simpang siur dan meresahkan pekerja.
• Membantah dan mengecam pernyataan sepihak Kementerian Ketenagakerjaan yang disebarluaskan melalui video lewat akun @kemnaker yang merupakan akun Instagram resmi Kementrian Ketenagakerjaan RI terkait dengan Kasus Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia sebagai bentuk politisasi di tahun politik.
• Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersikap obyektif dalam Kasus Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia, dan tidak memberikan pernyataan ‘kontroversial’ yang dapat memicu polemik. Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan tidak semata-mata hanya melihat persoalan ini dalam kacamata hukum positif dan administrasi prosedural perihal mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja PT. Freeport Indonesia. Melainkan harus mendalami kasus ini secara komprehensif dari hulu sampai hilir dan menggunakan perspektif keadilan dalam memberikan penilaian bagi pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah dalam hubungan kerja, serta psikologis para pekerja.
• Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersikap teguh dalam membantu penyelesaian kasus ini dan segera mengupayakan mediasi ulang antara perwakilan pekerja yang terkena PHK sepihak dengan Manajemen PT. Freeport Indonesia untuk bisa kembali dipekerjakan sebagaimana mestinya atau dibayarkan segala hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Narahubung :
Andy Akbar – Advocacy Officer TURC
([email protected]/0852081885)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X